Tanah Pinem /Dairi- Harian Swara Jiwa - Pemerintah Desa (Pemdes) Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.
Pemdes menegaskan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Desa Pamah, DWS, menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pengadaan telah mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dilaksanakan dengan pendampingan dari Tim Pendamping Desa, serta melalui proses verifikasi oleh pihak kecamatan dan instansi terkait.
> “Tidak ada niat, apalagi upaya untuk melakukan penyimpangan. Semua program desa direalisasikan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tegas DWS dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
Terkait pengadaan buku dan komputer yang menjadi sorotan, DWS menjelaskan bahwa realisasi anggaran tersebut telah tercantum dalam laporan pertanggungjawaban dan telah diperiksa dalam forum musyawarah desa secara terbuka. Menurutnya, pengadaan buku dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan masyarakat desa dalam mendorong program literasi.
> “Kami memang belum dapat membangun perpustakaan desa dalam bentuk fisik yang besar. Namun, program literasi tetap berjalan. Buku-buku yang dibeli telah disesuaikan dengan kebutuhan dan telah diserahkan kepada perangkat desa untuk dikelola,” jelas DWS.
Sementara itu, pengadaan komputer senilai Rp29 juta, kata DWS, dilakukan berdasarkan kebutuhan administrasi kantor desa dan telah digunakan untuk mendukung pelayanan masyarakat.
> “Pengadaan barang dilakukan sesuai standar kerja yang dibutuhkan. Jika terdapat perbedaan pandangan terkait spesifikasi, hal itu bisa dijelaskan secara terbuka dalam forum resmi,” ujarnya.
DWS juga memastikan bahwa seluruh belanja lainnya, termasuk makan minum, keadaan mendesak, serta dana tidak terduga, telah dicantumkan dalam dokumen APBDes dan dilaporkan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Semua realisasi disertai dokumentasi dan bukti pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
> “Kami tidak bisa menggunakan dana begitu saja tanpa dasar hukum. Semua ada catatan dan dokumennya, dan dapat diperiksa kapan saja,” kata DWS.
Ia menyesalkan adanya pemberitaan yang menyampaikan tudingan sepihak tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak desa. Pemdes Pamah, kata DWS, selalu terbuka terhadap proses audit maupun pemeriksaan oleh instansi berwenang, termasuk akses terhadap laporan resmi desa melalui sistem yang disediakan pemerintah.
> “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi. Kami terbuka untuk diaudit kapan pun,” tegasnya.
Sebagai tambahan, DWS juga menegaskan bahwa temuan pada kegiatan tahun 2023 telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, dan hal tersebut bukan merupakan penyimpangan seperti yang dituduhkan.
Pemdes Pamah berharap agar semua pihak dapat menghormati prinsip praduga tak bersalah serta tidak membentuk opini yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.(Tim)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar