Jakarta//Swara Jiwa // Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan kesiapannya mengikuti rangkaian Uji Publik Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Rabu, 19 November 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahunan yang dilakukan KIP terhadap badan publik di seluruh Indonesia.
Uji publik tersebut menjadi tahap penting dalam mengukur implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait komitmen lembaga negara dalam menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat.
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
Dalam keterangannya, pihak Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa seluruh jajaran siap memaparkan capaian, inovasi, serta mekanisme pelayanan informasi yang telah dikembangkan, termasuk penguatan sistem digital, standardisasi layanan, hingga pengelolaan keberatan informasi.
Kementerian ATR/BPN juga menekankan bahwa dukungan terhadap keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional, modern, dan akuntabel.
Pelaksanaan Uji Publik KIP 2025 dapat disaksikan melalui kanal media sosial resmi Komisi Informasi Pusat, sebagai bentuk transparansi proses penilaian kepada masyarakat luas.(clara s)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar