Jayapura// Harian Swara Jiwa //Pemerintah terus mempercepat proses sertipikasi tanah ulayat di Papua melalui pelaksanaan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebagai tahapan awal penegasan hak atas tanah adat. Pada Rabu (19/11/2025), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, hadir langsung menyaksikan pemasangan patok tanda batas di Skouw Yambe, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian penting dari Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat, yang menjadi fondasi penguatan kepastian hukum bagi masyarakat adat di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menegaskan bahwa pemasangan tanda batas merupakan langkah fundamental sebelum tanah adat dapat dicatat dan didaftarkan secara resmi oleh negara. Menurutnya, ketegasan batas fisik merupakan instrumen perlindungan hukum agar hak masyarakat adat tidak mudah diganggu pihak lain.
> “Kalau tidak dicatat, suatu hari bisa saja tanah itu diduduki orang lain. Maka batasnya harus jelas dulu supaya negara tahu dan bisa melindungi,” ujar Menteri Nusron sebelum meninjau langsung lokasi pemasangan patok.
Pemasangan patok batas ini juga menandai komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi layanan pertanahan di Papua, terutama terkait tanah ulayat yang selama ini memerlukan pendekatan khusus terkait nilai kultural, historis, dan sosial masyarakat adat.
Melalui kegiatan GEMAPATAS di Skouw Yambe, diharapkan seluruh tahapan pendaftaran tanah ulayat — mulai dari penetapan batas, verifikasi administrasi, hingga penerbitan sertipikat — dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat.(clara s)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar