Alur sungai Baderah, dalam hal ini kita akan membenahi alur sungai Baderah sepanjang yang sudah ditentukan, jadi bukan ada kaitan dengan pihak pengembangan ( Red Developer) disitu, Jadi lingkupnya itu sudah tertentu, tidak bisa lewat dari yang sudah dicanangkan. Jangan ada salah paham, kalau misalnya ada cerita pengembangan itu salah lah. Terangnya Simbolon Pimpinan Proyek Normalisasi Sungai Bederah ( 20/11) di Kantor Sekretariat DPP KMPS Jalan Karya 7 Ujung Kampung Baru Dusun VI Desa Helvetia.
Pangihutan Nainggolan, Wakil Ketua DPP KMPS dihadapan perwakilan proyek pekerjaan Normalisasi Sungai Bederah dan Pengawas F. Manalu, “ Sebenarnya yang perlu kami pastikan itu program yang kita lihat, tidak ada dari unsur-unsur mafia tanah, Jadi kami sebenarnya sangat mendukung dengan Pembangunan. Ngak ada planning kami menghalang - halangi, Kami mendukung, Kalau itu memang benar ( Red proyek dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Utara 2). Kami sangat setuju dan sangat mendukung Tapi di masyarakat perlu kami tidak bisa selalu ngomong terhadap masyarakat nanti, Entah secari kertas atau apa, bahwa itu benar ( Red proyek normalisasi Sungai ), Tolonglah dikasih..
Menjawab permintaan DPP KMPS, Simbolon menjelaskan kembali “ Itu sduah kita lakukan, Secara administrasi sudah sampai ke daerah, ke administrasinya, Kalau memang masih ada yang harus disampaikan lagi nanti, pihak Konsultan nanti yang menyampaikan ke KMPS. karena secara administrasinya sudah kita kumpulkan acara sosialisasi. Tanggal dan tempatnya sudah kemarin sudah terlaksana dengan baik.
Monang Simanjuntak, Sekretaris Umum DPP KMPS menjelaskan kembali permintaan DPP KMPS, itu yang dibilang sangat harganya, Saya bilang bahwa posisi proyek yang mau dikerjakan itu di wilayah yang dikuasai Kelompok Masyarakat Pra Sejahetra ( KMPS ) sebagaimana yang Disampaikan Waka ( Wakil Ketua DPP KMPS ), Buatlah Sebuah surat khusus buat Kelompok Masyarakat Pra Sejahtera .
Pangihutan Nainggolan kembali menegaskan,Ada rumah warga di dekat ujung artinya dampaknya kan pasti kena ( Red Proyek pengerjaan ) Kita pun tidak bisa juga asal usir warga itu. Baik pun dari KMPS nanti, baik pun dari Bapak, kita bekerjasama bagaimana mencari solusinya (Itu ada dua rumah tangga tinggal di pinggir sungai itu, itu maksudnya.
Simbolon, itu sudah sampaihal kesitunya, bahwa sampai tanggal 25 itu sudah harus bersih semua. itu kesepakatannya.
Wakil Ketua DPP KMPS mengungkapkan “ Memang secara peraturan tidak ada hak dia di situ kan, Tapi kita manusia juga. Artinya kita mencari solusinya, kita ngomong sama dia itu enggak bisa”
Kalau menurut saya, Kita berikan lah tali asih, Karena ada beberapa di situ yang kalau dibilang itu sudah di ekonomi lemah dan ada juga warga yah.. Ngak miskin sekalilah posisinya. kita sebagai manusia akan punya perasaan, punya hati. Itu yang inginkan supaya Bapak teruskan untuk menjadi bahan pertimbangan.Paling tidak, biar bisa mendirikan bangunan utama kembali di DKI.
Simbolon merespon harapan KMPS terhadap warga kurang mampu yang tinggal di pinggir Sungai Bederah, “ Itu namanya kita berkolaborasi seperti Bapak bilang,bermasyarakat. Atau harus bersilahtturami, Kita akan tampung, ya kan? Nanti seharusnya Ada orang PU dari BWS tadi, Tapi BWS tadi berhubungan halangannya. Itu pun nanti biar saya sampaikan juga supaya pertemuan ini nanti kita tembuskan ke BWS. Kebetulan saya pengawas nanti di lapangan. Kalau tadi seperti Bapak bilang, tidak enak juga kita sama masyarakat ini berseberangan dengan masyarakat.
Sikap Kepala desa yang tidak mampu kerjasama dengan warga, turut juga disesali pihak pelaksana “ Harusnya ya kalau kita tarik ke belakang, Kalau hubungan emosional masyarakat sama Kepala Desa itu bagus,, Seharusnya ini sudah rampuh. Karena kondisi di lapangan seperti ini, kalau yang kami kerjakan mungkin sudah sesuai administrasi.
B. Pakpahan juga mengungkapkan, Tengoklah lah, yang di Kedai itu. Orangnya itu dikit pun tak tahu masalah. Yang di Kedai semalam, yang hari Minggu itu, dikit pun tak tahu masalah. ( Rdiuan Hutapea/B.Pakpahan)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar