HSJ Helvetia.
Tidak akan lama lagi, Pembangunan prasarana Pengendalian Banjir Sungai Bedera dan tepatnya pada bulan ini akan dimulai dengan objek pekerjaan di wilayah Kota Medan dan Desa Helvetia Kec Sunggal Deli Serdang yang menembus tepian sungai bedera sekitar panjang 350 Meter Garapan Kampung Baru yang dikuasai KMPS seluas 26.465 Ha yang saat ini telah habis masa berlaku HGB pihak Developer.
Menurut tokoh masyarakat setempat Monang Simanjuntak yang juga Sekretrais Umum DPP KMPS didampingi Tahi Sinurat, Dewan Pengawas DPP KMPS ( Kelompok Masyarakat Pra Sejahtera ) ditemui wartawan ( 24/11) mengaku tidak mengetahui perna ada sosialisasi jauh sebelumnya dan seharusnya, Pemerintah Desa dan Pemerintahan Camat Sunggal wajib melibatkan KMPS selaku organisasi masyarakat.
“Akhir – akhir ini kami tahu setelah bertemu pihak pelaksana proyek dan pihak Pengawas di Kantor Sekretariat DPP KMPS, Itupun kehadiran mereka di Sekretariat DPP KMPS karena melakukan pengukuran dipinggiran sungai bedera tanpa kami ketahui”.
Lanjutnya, Monang Simanjuntak, Kita sangat mendukung proyek pengendalian banjir sungai bedera akan tetapi perlu dipahami bahwa Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara serta Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Jusrtu itu jangan semata – mata, Proyek pembangunan pengendalian banjir di sungai bedera hanya bermanfaat untuk mengatasi banjir di wilayah Kota Medan akan tetapi, Proyek yang menelan puluhan millyar harus kedepannya dapat membawa dampak positif juga bagi masyaralat di Desa Helvetia khususnya masyarakat Kampung Baru Dusun VI Desa Helvetia.
Tambah, Monang, Pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II juga harus mampu memahami bahwa Sungai Bedera mengandung nilai yang bermanfaat terhadap masyarakat Kampung Baru dan penataan yang lebih serius dan tegas melalui kewenangan dan pengawasannya. Sehingga dengan selesainya program proyek tersebut, Designnya tidak menimbulkan masalah – masalah baru lagi. Tegasnya
Sebab kami memandang sarana sosialisasi pembangunan pengendalian banjir sungai bedera yang telah dilakukan di Aula Kantor Desa Helvetia pada 19 Februari 2025 melalui undangan Kepala Desa Helvetia No.005/48/HLV/2025 sama sekali tidak ada melibatkan masyarakat Kampung Baru serta Ormas – ormasnya dan jika diamati Notulen Rapat Tgl 24 Februari 2025 yang dipimpin Camat Sunggal sama sekali tidak ada manfaat atau kepentingan para warga Kampung Baru, Padahal walau pembangunan sekelas tingkat desa, Masyarakat wajib dilibatkan mulai dari perencanaan, penyusunan baik pelaksanaan dan pengawasan. Sebab hal tersebut telah diatur dalam peraturan – peraturan. Terangnya.
Pangihutan Nainggolan, Wakil Ketua DPP KMPS yang juga tokoh masyarakat mengungkapkan telah mengajukan permohonan audiensi ke Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Utara II dan kami akan mendatangi langsung. Agar selama pekerjaan dan setelah selesai pengerjaan proyek itu, tidak menimbulkan masalah bagi warga KMPS dan dampak pembangunan itu pun dapat membawa manfaat besar terhadap publik dan khususnya masyarakat Kampung Baru. ( B.Pakpahan/Riduan Hutapea)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar