Aldi Koalisi Mahasiswa Langkat Bersatu: SELEBARAN AKSI"LAWAN PUNGLI DANA DESA! BERSIHKAN BIRORASI DARI KORUPSI!"

Langkat - Harian Swara Jiwa - Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) menggeruduk Kantor Dinas PMD dan Kantor Bupati Langkat, Rabu (30/4/2025).

Dalam aksinya, aktivis SEMMI minta agar Bupati Langkat mencopot Kadis PMD Langkat Nuriansyah Putra SSTP MSi terkait indikasi dugaan pungli Dana Desa (DD) sebesar Rp1 juta per desa.

Akibatnya indikasi pungli tersebut, dari 240 kepala desa yang ada di Kabupaten Langkat, hanya beberapa desa saja yang berhasil mencairkan DD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah hak setiap desa yang digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, dan memperkuat pemerintahan desa yang mandiri dan partisipatif.

Namun, semangat luhur itu kini tercoreng oleh dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pencairan Dana Desa di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan informasi dari berbagai

sumber terpercaya, setiap desa diduga dipaksa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.

Kepada pihak tertentu agar proses pencairan dana berjalan lancar dan tidak dipersulit secara administratif.

Praktik ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum pidana korupsi.

Hal ini bertentangan dengan:

• UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

• UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Parahnya, dugaan ini bukan sekadar isapan jempol. Beredar pula informasi bahwa Ketua APDESI Kabupaten Langkat diduga meminta desa-desa menganggarkan dana puluhan juta rupiah untuk pengadaan aplikasi desa.

Sementara itu, pihak yang seharusnya mengawasi seperti Dinas Pemberdayaan Masyarak UB at dan Desa (PMD) terindikasi melakukan pembiaran, bahkan mungkin terlibat secara langsung atau tidak langsung.

Situasi ini menunjukkan adanya penyimpangan struktural yang berlapis dalam tata kelola Dana Desa di Langkat. Jika tidak dilawan, praktik ini akan mengakar dan menjadi budaya korupsi dalam birokrasi desa. Masyarakat desa kembali menjadi korban — bukan karena kekurangan anggaran, tapi karena dana yang seharusnya mereka nikmati dijadikan ladang rente dan korupsi.

Oleh karena itu, kami — sebagai bagian dari elemen rakyat yang peduli terhadap masa depan desa — menyatakan perlawanan terhadap segala bentuk pungli, pemerasan, dan korupsi

dalam birokrasi Dana Desa. Aksi ini bukan sekadar protes, tetapi juga panggilan moral untuk membela hak-hak masyarakat desa yang selama ini terpinggirkan.

Adapun TUNTUTAN Seperti

1. Menuntut agar 2pparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terhadap

dugaan praktik pungli dalam proses pencairan Dana Desa.

2. Mendesak Pemerintah Daerah dan Dinas terkait untuk menjamin proses pencairan Dana Desa yang transparan dan bebas intervensi kepentingan.

3. copot Kepala Dinas PMD Kabupaten Langkat yang diduga terlibat atau lalai dalam mengawasi praktik pungli terhadap desa.

4. copot ketua APDESI Kabupaten Langkat diduga meminta anggaran desa untuk

membuat anggaran aplikasi desa sebesar puluhan juta per desa.(Tim)