DAIRI///Harianswarajiwa//Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dairi mulai menyiapkan langkah strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset daerah dan penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Bapenda Kabupaten Dairi, Robot Simanullang, S.A.B., M.A.B., usai mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara virtual melalui aplikasi Zoom, Selasa (15/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai langkah penguatan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sinergi pemerintah daerah dalam agenda agraria dan ketahanan pangan.
Bapenda Dairi melihat pengelolaan aset bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi sebagai salah satu pintu masuk untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Dalam agenda optimalisasi aset dan BUMD, pemerintah daerah didorong untuk memastikan Barang Milik Daerah maupun aset BUMD memiliki manfaat ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Dengan demikian, aset yang selama ini belum produktif atau belum dimanfaatkan secara maksimal diharapkan dapat dikelola secara lebih efektif, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Robot Simanullang menegaskan, pembenahan tata kelola menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah.
«“Tata kelola Barang Milik Daerah yang adaptif dan akuntabel merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan potensi penerimaan daerah,” ujar Robot.»
Menurutnya, tertib administrasi aset tidak boleh berhenti pada pencatatan semata. Lebih jauh, data dan pengelolaan aset harus mampu menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.
“Aset daerah harus dikelola secara profesional sehingga memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Bersinergi dengan Agenda Reforma Agraria
Selain optimalisasi aset dan BUMD, forum tersebut juga membahas sinergi pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
Agenda ini dinilai memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan daerah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang, kepastian pengelolaan pertanahan dan keberlanjutan ketahanan pangan.
Bagi Kabupaten Dairi, penguatan koordinasi dalam bidang agraria menjadi penting mengingat sektor pertanian merupakan salah satu bagian strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Melalui forum nasional tersebut, pemerintah daerah memperoleh ruang untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memetakan potensi dan kebutuhan daerah agar dapat menjadi bagian dari kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Bapenda Dairi pun optimistis, sinergi pusat dan daerah yang semakin kuat dapat membuka ruang bagi pengelolaan potensi daerah secara lebih terukur.
Targetnya jelas: aset lebih produktif, tata kelola semakin tertib, potensi penerimaan semakin tergali, dan pada akhirnya kapasitas fiskal daerah semakin kuat untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Dairi.
Robot menegaskan, Bapenda Dairi siap mengambil bagian dalam proses tersebut dengan memperkuat koordinasi, pembenahan tata kelola serta optimalisasi potensi penerimaan daerah.
Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong agar kekayaan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Dairi tidak hanya tercatat sebagai aset, tetapi mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.(clara)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar