Medan ///Swara jiwa//Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnaviany turun tangan merespons wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu yang disuarakan sejumlah fraksi DPRD Tapteng.
Tito mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan tim ke Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memediasi persoalan antara DPRD Tapteng dan Bupati Masinton Pasaribu.
Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana," kata Tito usai menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9) malam.
Tito tidak menjelaskan secara rinci mengenai proses maupun hasil mediasi yang dilakukan tim Kemendagri tersebutIya untuk mediasi," ujarnya singkat.
Persoalan antara Bupati Masinton Pasaribu dan DPRD Tapteng sebelumnya mencuat setelah sejumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng menyuarakan wacana pemakzulan terhadap orang nomor satu di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga meminta persoalan antara Bupati Masinton dan pimpinan DPRD Tapteng segera diselesaikan.
Bobby mengingatkan agar konflik politik tersebut tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan dan berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai karena yang kasihan masyarakat," kata Bobby, Rabu malam.
Menurut Bobby, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah di Sumatera Utara yang cukup parah terdampak bencana banjir dan longsor pada 2025 lalu.
Ia menyebut, hingga kini penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Tapteng masih berjalan lebih lambat dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
Apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah lain," ungkapnya.
Wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu sebelumnya disuarakan lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng.
Kelima partai tersebut yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.
Para pimpinan partai tersebut menggelar pertemuan pada Jumat (4/9) untuk membahas sejumlah persoalan yang dinilai mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Politikus Gerindra, Hazmi Arif Simatupang, yang saat itu menjadi juru bicara pertemuan lima pimpinan partai, menyebut roda pemerintahan di Tapteng tidak berjalan optimal.
Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dinilai tidak profesional.
Ini disebabkan banyaknya penyelewengan anggaran. Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," kata Hazmi, Sabtu (5/9)
Hazmi juga menyebut penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen.
Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan," katanya.
Menurut Hazmi, rendahnya penyerapan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri terkait kondisi tersebut.
Tentu hal ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan informasinya TAPD dan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri," ujarnya.
Selain persoalan anggaran, lima partai tersebut juga menyoroti penanganan bencana banjir di Tapanuli TengahMereka menilai respons pemerintah daerah terhadap bencana berjalan lambat. Penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak juga disebut belum maksimal.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar