Jakarta///Harianswarajiwa//Kejaksaan Agung ( Kejagung) memastikan proses penyidikan dugaan praktik lancung dalam tata kelola kebun dan industri sawit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2015-2024 masih berlangsung. Kasus ini sempat membuat rumah Menteri LHK 2014-2019 Siti Nurbaya Bakar digeledah penyidik Jampidsus awal 2026.
Meski demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna tidak mengelaborasi dengan gamblang bagaimana tindak lanjut yang dilakukan jaksa usai melakukan penggeledahan. Dia hanya menjelaskan penyidik memiliki strategi sendiri untuk mengusut praktik lancung dalam perkara ini.
Iya, perkara masih berlanjut dalam proses penyidikan. Bagaimana nanti tindak lanjutnya akan perlu dimintai keterangan, nanti itu bagian dari strategi penyidik untuk melakukan apakah diperlukan dalam secepatnya atau bagaimana, nanti penyidik yang mempunyai kewenangannya," ujar Anang kepada awak media, Kamis (10/09/2026).
Selain rumah Siti Nurbaya, jaksa juga telah menggeledah lima lokasi lainnya pada Rabu (28/01/2026) dan Kamis (29/01/2026). Enam lokasi penggeledahan itu tersebar di dalam dan luar DKI Jakarta.
Di sisi lain, jaksa belum mengonfirmasi apakah penggeledahan tersebut turut menyasar rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal yang terang, penggeledahan memang dilakukan di beberapa tempat dari pihak pemerintah dan swasta.
Rumah Siti Nurbaya menjadi salah satu lokasi yang digeledah. Selain itu, penyidik juga menyasar sejumlah lokasi yang berkaitan dengan pihak pemerintah maupun swasta.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, jaksa menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai diperlukan untuk kepentingan penyidikan.
Kejagung hingga kini belum mengungkap secara rinci isi dokumen maupun data elektronik yang diamankan. Begitu pula mengenai ada atau tidaknya uang tunai dan aset yang disita dalam rangkaian penggeledahan tersebut.
Perkara ini kini memasuki fase yang krusial. Setelah melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, publik menunggu apakah Kejagung mampu menarik benang merah dari dokumen tersebut menuju pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Pemeriksaan Siti Nurbaya juga dinilai penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai kebijakan dan proses tata kelola perkebunan serta industri sawit selama periode 2015–2024 yang kini tengah dibidik penyidik.
Kejagung dituntut tidak berhenti pada penggeledahan, penyitaan, atau pemeriksaan administratif. Jika alat bukti mengarah pada adanya tindak pidana dan pihak yang bertanggung jawab, proses hukum harus dilanjutkan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik kini menunggu satu hal: sejauh mana penyidikan tersebut mampu membongkar konstruksi perkara dan mengungkap siapa saja yang nantinya harus bertanggung jawab secara hukum.
Perlu ditegaskan, pemeriksaan terhadap Siti Nurbaya tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa ia melakukan tindak pidana. Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.(Subhan)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar