Pangururan // Harian Swara Jiwa // Pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 oleh DPRD seharusnya menjadi puncak evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun alih-alih menutup seluruh pertanyaan publik, momen tersebut justru menyisakan tanda tanya besar terkait transparansi—khususnya mengenai keberadaan mobil dinas Bupati yang disebut diadakan pada Desember 2025.
Sorotan ini kembali menguat setelah tidak adanya pembahasan terbuka maupun penjelasan resmi dalam proses LKPJ, baik di tingkat pembahasan komisi maupun saat rapat paripurna. Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap fungsi pengawasan DPRD yang dinilai tidak berjalan optimal.
Oloan Simbolon, seorang warga Samosir, secara tegas mempertanyakan sikap legislatif yang dinilai abai terhadap isu yang sempat mencuat ke publik sejak awal tahun.
“Seharusnya, pembahasan LKPJ sebelum paripurna menjadi ruang yang tepat untuk menjawab sorotan publik yang sudah muncul sejak Januari lalu. Namun faktanya, hal itu tidak pernah dipertanyakan secara terbuka,” ujar Oloan, selasa ( 5/5 ) di pangururan.
Menurutnya, diamnya DPRD dalam isu tersebut menimbulkan kesan bahwa proses pengesahan hanya bersifat administratif, tanpa pengawasan substansial.
“Yang disahkan dengan suara, hari ini menghilang dalam diam—apakah itu keputusan, atau sekadar formalitas yang kehilangan makna?” kata Oloan dengan nada kritis.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan politik harus diiringi tanggung jawab pengawasan yang nyata.
“Jika keputusan adalah kehendak, maka pengawasan adalah tanggung jawab. Tanpa pengawasan, keputusan kehilangan makna. Tanpa keterbukaan, kepercayaan kehilangan dasar,” tegasnya.
Hingga kini, pertanyaan sederhana yang diajukan publik belum juga terjawab: di mana mobil dinas Bupati yang diadakan pada akhir tahun anggaran tersebut?
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Samosir. Asisten II, Hotraja Sitanggang, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan kepada Asisten III yang dinilai lebih berkompeten dalam menjelaskan.
“Langsung saja ke Asisten III, itu bidangnya supaya lebih pas mengetahuinya,” ujarnya singkat.
Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut, Asisten III, Arnold Sitorus, tidak memberikan tanggapan. Pesan yang dikirimkan wartawan pada pukul 11.51 WIB belum mendapat balasan hingga berita ini diterbitkan.
Situasi ini mempertegas kekhawatiran publik bahwa aspek transparansi dalam pengelolaan aset daerah masih menjadi persoalan mendasar. Di tengah pengesahan dokumen resmi seperti LKPJ, publik tidak hanya menuntut laporan administratif, tetapi juga keterbukaan faktual yang dapat diuji dan dilihat secara nyata.
Pengesahan LKPJ semestinya bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan momentum untuk memastikan setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ketika pertanyaan publik yang sederhana tidak dijawab, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas pemerintah daerah, tetapi juga kepercayaan masyarakat secara keseluruhan. ( Tim)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar