 |
| Meryl Saragih Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut |
Medan // Swara Jiwa // Pemadaman listrik massal yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan sejumlah daerah di Pulau Sumatera selama hampir 24 jam menuai sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut,Meryl Rouli Saragih menegaskan bahwa saat ini masyarakat butuh kepastian dan solusi nyata dari PT PLN (Persero), bukan hanya sekedar permintaan maaf.
Pasalnya, hingga saat ini masyarakat masih belum mendapatkan kejelasan informasi yang memadai mengenai sejauh mana progres pemulihan dan kapan kondisi kelistrikan benar-benar kembali normal.
Masyarakat berhak mempertanyakan, apakah persoalan ini murni akibat faktor cuaca, ataukah sesungguhnya merupakan akumulasi dari permasalahan yang telah lama ada dan lemahnya mitigasi yang tidak pernah dibenahi secara serius?," tegas Politi PDI Perjuangan ini kepada wartawan di Medan, Sabtu (23/5/2026)
Meryl juga menekankan, pertanyaan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan cerminan kekecewaan publik yang sudah terlalu lama bersabar.
Menurutnya, pernyataan PLN terkait indikasi awal bahwa gangguan ini berasal dari sistem transmisi yang dipicu oleh cuaca buruk, sehingga menimbulkan efek domino pada jaringan interkoneksi Sumatera patut ditelusuri.
"Cuaca ekstrem bukanlah hal baru. Dalam sistem kelistrikan modern, risiko semacam ini sudah seharusnya dapat diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai, sistem cadangan yang andal, dan manajemen krisis yang matang," tegasnya.
Lebih lanjut Meryk menegaskan, evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan PLN wajib dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Tidak ada ruang untuk menutup-nutupi fakta di lapangan.
"Sebagai bagian dari Komisi E DPRD Sumatera Utara yang membidangi kesejahteraan rakyat, saya melihat langsung betapa Blackout ini telah sangat meresahkan masyarakat luas. Aktivitas ekonomi terganggu, jalanan menjadi tidak kondusif akibat padamnya lampu lalu lintas, kepanikan melanda warga, hingga antrean panjang terbentuk di SPBU karena kekhawatiran terhadap distribusi dan operasional yang terhambat," terangnya.
Masih kata Meryl, bahwa dampak yang paling memprihatinkan juga dirasakan oleh sektor kesehatan. Rumah sakit, klinik, dan berbagai fasilitas pelayanan medis terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk mengoperasikan genset demi memastikan pelayanan tetap berjalan.
"Begitu juga harga solar yang tinggi semakin menambah beban operasional dan menciptakan efek domino yang merugikan masyarakat luas. Ini bukan sekadar soal ketidaknyamanan ini menyangkut nyawa manusia," beber Meryl.
Ia menambahkan, saat ini para pemangku kepentingan tidak bisa terus membiarkan rakyat menjadi pihak yang selalu menanggung akibat dari lemahnya pelayanan publik dan buruknya mitigasi sistem. Pasalnya, ini bukan pertama kalinya terjadi, dan tanpa tindakan nyata, bukan pula yang terakhir.
"Oleh karena itu, saya mendesak PLN tidak hanya berfokus pada permintaan maaf semata, tetapi lebih dari itu, memberikan penjelasan yang jelas, transparan, dan penuh tanggung jawab kepada masyarakat mengenai akar persoalan ini, serta langkah-langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang," tandas Meryl.
Ia menilai, perusahaan negara sebesar PLN harus dipimpin oleh individu yang benar-benar kompeten, profesional, dan mampu bekerja secara efektif dalam situasi krisis. Jabatan di sektor strategis bukan arena untuk coba-coba.
"Apabila mereka tidak mampu menjalankan amanah dan memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga, maka sudah sepantasnya memberikan kesempatan kepada pihak yang lebih siap dan lebih kompeten untuk tampil memimpin," jelasnya.
Meryl Saragih juga mendorong agar dilakukan langkah-langkah serius yang dapat berpihak kepada masyrakat seperti audit menyeluruh terhadap sistem transmisi dan manajemen mitigasi PLN di seluruh wilayah Sumatera.
"Penguatan sistem cadangan listrik untuk fasilitas-fasilitas vital seperti rumah sakit, SPBU, dan layanan publik lainnya. Begitu juga pada modernisasi infrastruktur kelistrikan secara menyeluruh agar peristiwa blackout berskala besar tidak terus berulang.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pentingnya evaluasi pemberian kompensasi yang adil bagi masyarakat dan para pelaku usaha yang terdampak langsung dari pemadaman ini.
"Ketika listrik padam hampir sehari penuh, yang terganggu bukan hanya lampu di rumah-rumah warga, tetapi juga roda ekonomi, layanan kesehatan, keamanan di jalan raya, dan yang paling mendasar kepercayaan publik terhadap negara. Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata. Bukan sekadar alasan," pungkasnya.( ZL )
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar