Jakarta /// Swara Jiwa // Presiden RI Prabowo Subianto memastikan posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak akan diubah. Kapolri tetap berada langsung di bawah Presiden, sekaligus menutup wacana pembentukan Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian.
Keputusan itu disampaikan usai pertemuan antara Presiden dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).
Anggota komisi, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat urgensi perubahan struktur kelembagaan Polri
Polri tetap seperti sekarang, langsung di bawah presiden. Tidak akan dibentuk kementerian keamanan ataupun kementerian kepolisian,” ujar Yusril.
Selain itu, Prabowo juga menegaskan mekanisme pengangkatan Kapolri tidak berubah. Nama calon Kapolri tetap harus diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan sebelum dilantik secara resmi oleh Presiden.
“Presiden akan mengajukan calon ke DPR, setelah disetujui baru diangkat sebagai Kapolri,” jelas Yusril.
Sebelumnya, wacana penempatan Polri di bawah kementerian sempat mengemuka dan memicu perdebatan publik. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak gagasan tersebut.
Listyo menilai posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden sudah ideal untuk menjalankan fungsi sebagai alat negara dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Keputusan Presiden ini sekaligus memperjelas arah kebijakan reformasi Polri: perubahan akan dilakukan tanpa mengutak-atik struktur dasar kelembagaan.
Kalau mau, saya bisa buatkan versi lebih “menohok” atau lebih provokatif untuk headline dan angle politiknya.( Junaidi )
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar