JAKARTA/// Swara Jiwa - Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor usaha mikro mencapai sekitar Rp70 triliun hingga 3 Mei 2026. Capaian ini terealisasi sekitar 72,91% dari total penyaluran KUR sebesar Rp96 triliun.
Dari total alokasi KUR yang mencapai Rp96 triliun per tanggal 3 Mei 2026, sekitar Rp70 triliun disalurkan ke sektor usaha mikro,” ujar Maman di Jakarta, Selasa (5/5), melansir Antara.
Dia menilai, penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, lantaran mayoritas pelaku usaha mikro berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.
Pemerintah terus mengoptimalkan sektor usaha mikro dan kecil sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk penyaluran KUR yang menyasar kelompok masyarakat desil 1 (sangat miskin) hingga desil 4 (rentan miskin).
Selain memperluas akses pembiayaan, Kementerian UMKM juga mendorong pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah, swasta, dan BUMN sebagai ruang usaha produktif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
Maman berharap, langkah tersebut dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih kolaboratif sekaligus membuka peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda.
Sebelumnya, Menteri UMKM mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya, Senin (4/5).
Rapat tersebut membahas tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
Pemerintah menilai, sektor UMKM dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja serta menciptakan wirausaha baru di berbagai daerah.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif mampu menyerap tenaga kerja serta menciptakan pelaku usaha baru di berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah menargetkan, sedikitnya 10 juta masyarakat dapat bekerja secara formal atau berwirausaha hingga 2029.
Ini menjadi kewajiban bersama agar target penurunan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan kemiskinan nasional maksimal 5% pada 2029 dapat tercapai,” kata Muhaimin.
Pekerja Formal-Informal Naik
Secara umum, BPS mencatat, jumlah pekerja di sektor formal maupun informal mengalami kenaikan selama Februari 2025 hingga Februari 2026.
Secara rinci, pekerja formal naik dari 59,19 juta orang menjadi 59,93 juta orang. Jumlah pekerja formal mencakup sekitar 40,58% dari total penduduk bekerja sebanyak 147,67 juta orang.
Sedangkan pekerja informal meningkat dari 86,58 juta orang menjadi 87,74 juta orang. Adapun jumlah pekerja informal sekitar 59,42% dari total penduduk bekerja di dalam negeri.
Jika diurai, pekerja berstatus buruh, karyawan, pegawai mencapai 36,99%; berusaha sendiri 20,57%; berusaha dibantu buruh tidak tetap 15,97%; pekerja keluarga atau tak dibayar 13,67%; pekerja bebas di nonpertanian 5,33%; pekerja bebas di pertanian 3,88%; dan berusaha dibantu buruh tetap 3,60%.( Junaidi )
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar