KPK Tangkap Bupati Lombok Barat H Lalu Ahmad Zaini

Jakarta///Swara Jiwa ///Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menjadi sorotan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/7).

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Ahmad Zaini turut menjadi perhatian publik.

Berdasarkan data LHKPN yang terakhir dilaporkan pada 31 Desember 2025, Ahmad Zaini tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp25.567.639.655.

Aset terbesar berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp14.592.030.000. Mantan Direktur PDAM Giri Menang itu melaporkan memiliki 24 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Pulau Lombok dan Surabaya, Jawa Timur.

Dalam LHKPN, aset tersebut diperoleh dari hasil sendiri maupun hibah tanpa akta.

Selain aset properti, Ahmad Zaini juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai total sekitar Rp1,28 miliar. Kendaraan yang dilaporkan meliputi Toyota Avanza 1.3 G AT tahun 2019 senilai Rp95 juta, Honda Scoopy 110 cc tahun 2021 senilai Rp10 juta, Toyota Alphard tahun 2023 senilai Rp900 juta, serta Honda HR-V 1.5 L tahun 2024 senilai Rp275 juta.

Dalam LHKPN tersebut, Ahmad Zaini juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp557,5 juta. Sementara itu, kas dan setara kas yang dimilikinya mencapai Rp9.138.109.655.

Menariknya, hingga pelaporan periodik per 31 Desember 2025 tersebut, Ahmad Zaini tercatat tidak memiliki utang, sehingga total kekayaan bersihnya mencapai Rp25.567.639.655.

Sebelumnya, KPK membenarkan telah melakukan OTT terhadap sejumlah pihak di Kabupaten Lombok Barat, termasuk Bupati H. Lalu Ahmad Zaini. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan operasi tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Ada tujuh orang yang dibawa ke Jakarta dan saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK. Salah satunya Bupati Lombok Barat,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis.

Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan sebelum mengumumkan status hukum maupun konstruksi perkara secara resmi.(Geo)