Kajati Sumut Diminta Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Internet Dedicated 400 Mbps Kota Sibolga

Ketum LSM LP3SU Jaya Simanjuntak

Medan// Swara Jiwa ///Pada proyek belanja internet dedicated 400 Mbps Dinas Kominfo Kota Sibolga bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2026 pagu Rp2.040.000.000,diduga sarat korupsi dan kolusi.

Kepala Dinas Kominfo Kota Sibolga Sonang Panjaitan yang awak media datangi mencoba konfirmasi terkait informasi itu,Selasa(14/7/2026),dengan nada kasar beliau membantah adanya dugaan mark up dalam pengadaan internet tersebut kalau mau berkawan jangan tuduh adanya dugaan mark up dalam surat LSM LP3SU ini saya sangat kecewa"Ucap Kadis kominfo

Tokoh masyarakat Sumut Jaya Simanjuntak yang juga Ketua Umum LSM LP3SU ini mendesak Kejati Sumut atau pun Polda Sumut berlomba cepat melakukan penyelidikan, dugaan adanya kerugian negara jangan sampai dibiarkan.

“Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, harus segera diungkap. Kalau memang tidak melakukan, jangan takut, terangkan sama media, sama wartawan yang menanyakan hal tersebut, jangan ngomong transparansi tapi kelakuan beda?” kata Jaya Simanjuntak saat Kopi Morning di Hotel JW Marriot Medan ( 16/07/2026 )

Sambungnya, “Bila perlu kita yang akan segera melaporkan secara resmi ke institusi hukum,” tegas Jaya Simanjuntak menambahkan, dalam hal ini, Kepala Dinas paling bertanggung jawab.

Menurut Jaya Simanjuntak bahwa internet dedicated 400 Mbps pagu Rp 2 M diduga di mark up dimana dari penilaiannya bahwa paket internet dedicated 400 Mbps untuk wilayah perkantoran di indonesia berkisar antara Rp23.400.000 hingga Rp 37.000.000.per bulan harga tersebut belum termasuk PPN 11 persen biaya instalasi dan perangkat.

Jadi terdapat pengelembungan harga satuan sewa bandwith atau internet dedicated yang ditagih oleh penyedia kepada instansi jauh lebih mahal dibandingkan harga pasaran untuk kapasitas yang sama.

Dimana disini juga diduga spesifikasi tidak sesuai ( downgrade ) pembayaran dilakukan untuk layanan internet dedicated 400 Mbps yang biasa dijamin service level agreetment 1:1 namun pada prakteknya penyedia hanya memberikan layanan shared atau up to dengan kecepatan yang jauh lebih rendah"Ungkap Jaya Simanjuntak.(Toto)