JAKARTA//swara Jiwa //Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang berlangsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Wamen Ossy menyampaikan terdapat tiga dukungan utama yang akan diberikan Kementerian ATR/BPN terhadap proyek strategis tersebut, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta dukungan pengadaan tanah.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy Dermawan.
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di kawasan Pantai Utara Jawa.
Menurutnya, penyesuaian tata ruang juga akan dilakukan hingga tingkat daerah agar seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras dengan rencana induk nasional yang telah disusun pemerintah.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menyatakan kesiapan untuk mempercepat proses penerbitan KKPR, terutama apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” jelasnya.
Dalam aspek pengadaan tanah, Wamen Ossy menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan penuh guna memastikan pembangunan infrastruktur pesisir dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pembentukan dan penguatan working group antar kementerian dan lembaga.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan proyek tersebut.
“Pendekatan yang dilakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujar AHY.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, kepala daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam acara itu, Wamen ATR/Waka BPN turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.( Jun )
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar