Medan // Harian Swara Jiwa - Fraksi Partai Keadilan Dejahtera (PKS) juru bicara Dedi Iskandar, S.E mengatakan, Penyusunan RAPBD Tahun 2026 belum sepenuhnya mematuhi Permendagri No 14 Tahun 2025, terutama pembahasan KUA/PPAS yang sangat terlambat.
Seharusnya paling lambat pekan kedua bulan Juli. Waktu pembahasan, 6 pekan.
Nota keuangan sudah dibacakan saudara Gubernur pada awal Oktober bukan pekan pertama November, ungkap Dedi Iskandar.
Lanjut, Dedi Iskandar menyampaikan F-PKS Turut Berduka cita atas terjadinya Tragedi Meninggalnya pemuda status anak yatim di Masjid Agung Sibolga dan meminta kepada Kapolda, maksudnya Kapolda Sumut dan jajarannya, untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa ada intervensi, dan perlu diselidiki para pelaku, jikalau ada indikasi memakai narkoba, ini menjadi komitmen saudara Gubernur Sumut dalam memberantas Narkoba di daerah Sumut.
Selain itu F-PKS, Mendukung pembangunan jalan Provinsi di Padang Lawas Utara, dengan syarat melakukan lelang terbuka dan transparan dengan ada komitmen yang kuat dari perusahaan menjalankan pekerjaan dengan profesional dan benar agar tidak terjadi lagi kasus- kasus seperti sebelumnya, ungkap Dedi Iskandar.
Dalam nota keuangan yang dibacakan Gubernur pada rapat paripurna dewan yang lalu. Dalam rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026, direncanakan terjadi penurunan bila dibandingkan dengan APBD Tahun anggaran. 2023, 2024, 2025 betul ada peningkatan beberapa bidang.
Dalam penyusunan peta jalan pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah RPJMD 2025-2030 yang telah sama-sama kita sepakati dalam Perda RPJMD yang telah disahkan dalam paripurna DPRD Provinsi.
Penurunan Target Pendapatan Daerah Secara Keseluruhan.
Adapun rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (APD) Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan terhadap proyeksi RPJMD RP.1.433798306.639 turun 10,94%, dibandingkan APBD Tahun 2025, penurunannya mencapai Rp.1.572.614.405.414 atau 11,88%, dibandingkan APBD Tahun 2024 , penurunan tersebut lebih besar, yaitu Rp.2.964.703.828.997 atau 20,26%
Dibandingkan dengan APBD Tahun 2023, menunjukkan penurunan Rp.1.788.320.823.030 stau 13,12%
Penurunan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam draf RPJMD, sebesar
Rp.173.694.228.507 atau 2,43% dalam APBD Tahun 2025 penurunan mencapai Rp.282.435.558.282 atau 3,90%
Dibandingkan PAD Tahun 2024 penurunannya jauh lebih besar Rp.2.005.261.614.465 atau 22,35%.
PAD Pada APBD Tahun 2023. Penurunannya sebesar Rp.890.506.913.858 atau 11,33%
Penurunan Target Pendapatan Transper dari Pemerintah Pusat pada RAPBD Tahun 2026, penurunan cukup tajam.
Dibandingkan dengan proyeksi RPJMD, penurunannya Rp.1.331.384.081.132 atau 22,12% Dibandingkan dengan APBD Tahun 2025, turun sebesar Rp.1.238.678.847.132,atau 20,90%
APBD Tahun 2024, Penurunan lebih drastis lagi, yaitu Rp. 3.369.570.622.623, atau 41,82% bahkan terhadap APBD Tahun 2023 masih mengalami penurunan sebesar Rp.814.554.444.172 atau 14.80%
Sejalan dengan turunnya pendapatan , pada RAPBD 2026 pasti juga mengakibatkan penyesuaian pada sisi belanja daerah garis besar perubahannya ialah:
Belanja modal Rp.1.529.935.918.496,05
Dibandingkan dengan RPJMD dipangkas cukup signifikan sebesar 38.80% atau senilai Rp.970.064.081.504.
APBD Tahun 2025 juga mengalami penurunan 33,34% atau senilai Rp.765.029.634.506. APBD Tahun 2024 juga mengalami penurunan 32,56% atau senilai Rp.738.514.666.862.
APBD Tahun 2023, maka lebih besar penurunannya yaitu mencapai 53,16% atau senilai Rp.1.736.208.382.146.
Belanja operasi 7.425.428.602.832,95 dengan proyeksi RPJMD sudah cukup bagus mengalami kenaikan mencapai, 3,13% atau 225.278.602.832.
APBD Tahun 2025 masoh lebih tinggi 1,39% senilai Rp.101.885.030.741.
SPBD Tahun 2024 mengalami penurunan, 19.70% atau Rp.1.821.196.728.908. Dibandingkan APBD Tahun 2023, 5,54% senilai Rp.435.491.900.476.
Belanja tidak terduga dangat menghawatirkan, dianggarkan hanya 70.000.000.000. Mengalami penurunan dibandingkan dengan RPJMD yaitu 72% atau Rp.180.000.000.000. Dibandingkan dengan APBD Tahun.
Dibandingkan dengan RPJMD yaitu 72% atau Rp.180.000.000.000.
Dengan APBD Tahun 2025 berkurang 43,42% sebesar 53.500.000.000.
APBD Tahun 2024 mengalami penurunan 50.80% sebesar Rp.72.280.922.260.
APBD Tahun 2023 mengalami penurunan 29,93% sebesar Rp.29.905.072 868.
Fraksi PKS, memandang ini yang cukup menghawatirkan karena hal- hal tidak terduga dimasa depan tidak bisa dipridiksi, sehingga anggaran yang terus turun jumlahnya jauh dari RPJMD yang dicanangkan. (BR)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar