Jakarta – Harian Swara Jiwa - Genap satu tahun memimpin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Nusron Wahid menegaskan arah baru pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Program strategis nasional ini kini tidak lagi dimaknai semata sebagai agenda legalisasi aset atau pembagian sertipikat tanah, melainkan sebagai upaya sistematis negara dalam mewujudkan pemerataan ekonomi rakyat, peningkatan produktivitas lahan, dan penguatan nilai tambah tanah bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025, pelaksanaan Reforma Agraria menunjukkan capaian yang signifikan. Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendistribusikan 195.734 bidang tanah kepada 39.556 kepala keluarga (KK) penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
Selain redistribusi aset, pemerintah juga melaksanakan pemetaan sosial terhadap 9.100 keluarga untuk memastikan ketepatan sasaran program serta memberikan pendampingan usaha kepada 14.900 keluarga guna mendorong produktivitas ekonomi pasca-redistribusi tanah.
> “Reforma Agraria bukan sekadar pembagian sertipikat tanah, tetapi transformasi sosial ekonomi yang bertujuan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Tanah harus menjadi sumber kemakmuran, bukan sekadar dokumen kepemilikan,” tegas Menteri Nusron di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Lebih lanjut, Nusron menekankan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria di bawah kepemimpinannya diarahkan untuk memadukan kebijakan pertanahan dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Pendekatan ini mencakup sinergi lintas sektor dengan Kementerian, Pemerintah Daerah, serta lembaga keuangan untuk memastikan masyarakat penerima redistribusi tanah dapat mengelola asetnya secara produktif dan berkelanjutan.
Program Reforma Agraria juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menciptakan keadilan sosial di sektor agraria, sekaligus menjadi pilar penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam mengurangi kesenjangan dan memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan.
Dengan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan pertanahan yang berpihak pada rakyat, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.(cs)
Sumber: Kementerian ATR/BPN
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar