Uang Pemprov Sumut Ngendap Rp3,1 Triliun di Bank, Komisi C DPRD: Main Tipu Semua ini

Ketua Komisi C DPRD-SU Rony Reynaldo Situmorang,SH,MIP

Medan // Harian Swara Jiwa // Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara merespon uang Pemerintah Provinsi Sumut yang mengendap sebesar Rp3,1 triliun di bank.Ketua Komisi C DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang,SH,MIP

meyakini benar adanya bahwa ada Rp3,1 triliun mengendap di bank. Sebab data itu dinyatakan langsung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Swadesi."Saya menanggapinya, ini informasi dari Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat. Jadi, itu informasi terpercaya. Bukan informasi abal-abal," ujar Rony Reynaldo Situmorang,SH,MIP saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/10/2025).

Namun ia heran karena data Pemprov Sumut dengan yang disampaikan Menkeu Purbaya berbeda. Oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, yang ada di bank hanya Rp900 miliar.

Jadi, bagi saya pribadi. Saya memegang informasi tersebut (dari Kemenkeu). Namun, saya dengar dari rapat banggar, dana ril yang ada di rekening Pemprov Sumut, hanya Rp900 miliar," ujar Rony Situmorang,SH,MIP

Karena itu Rony Reynaldo, anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem itu mengatakan akan mendalami kebenaran informasi yang disampaikan BKAD Sumut tersebut.

"Nanti ikut rapat di Banggar, nanti biar tanya langsung kawan-kawan Banggar itu. Ini sudah main tipu semua di Pemprov Sumut ini. Nanti saya dalami lagi di Komisi C DPRD Sumut," ungkap Rony Situmorang,SH MIP

Ia menilai ada dugaan informasi yang ditutup-tutupi oleh Pemprov Sumut dan BPKAD Sumut, terkait anggaran atau dana tersimpan di bank tersebut.

"Ada menutupi informasi, tidak sekedar itu. Ada yang tidak sinkron. Ada yang menutupi data sebenarnya. Tidak main-main, ini menteri yang ngomong," jelas Rony Situmorang SH MIP

Rony mengatakan bila data disampaikan Menteri Purbaya terkait Rp3,1 triliun yang mengendap di bank itu keliru, silahkan Pemprov Sumut membuktikannya.

"Kalau mau itu dibantah, tunjukkan (data sebenarnya) dong. Kepala BKAD Sumut, sebagai yang bertanggung jawab keuangan daerah, tunjukkan berapa anggaran tersimpan di rekening Pemprov Sumut. Kemudian, bantah ke Kementerian Keuangan. Itu jauh sekali (Rp 900 miliar ke Rp3,1 triliun)," tegas Rony Situmorang,SH MIP

Terkait soal dana tersimpan ini, Pemprov Sumut dan BKAD Sumut, belum memberikan keterangan secara resmi. Sejauh ini wartawan masih mengupayakan meminta penjelasan dari Kepala BKAD Sumut, Timur Tumanggor

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pelambatan realisasi belanja APBD memicu penambahan simpanan anggaran pemerintah daerah yang belum terserap di bank hingga mencapai Rp234 triliun.

"Jadi jelas ini bukan uangnya tidak ada tetapi kecepatan eksekusi," ungkap Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menitip pesan kepada TPID dan OPD yang menangani keuangan daerah dan pembangunan untuk mengelola dana pemda di bank dengan efisien.

"Jangan biarkan uang tidur, uang harus kerja, bantu ekonomi daerah," kata Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

"Kedua saya minta pemda mengakselerasi belanja yang produktif, jangan nunggu akhir tahun, jangan nunggu uang parkir di kas daerah," sambungnya.

Terakhir, pesan Purbaya, menjaga tata kelola dan integritas. "Kepercayaan publik dan investor itu modal utama, sekali hilang membangunnya butuh waktu lama," ungkapnya

Berikut 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi per September 2025:

1. Provinsi DKI Jakarta Rp14,6 triliun
2. Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun
3. Kota Banjarbaru Rp5, 1 triliun
4. Provinsi Kalimantan Utara Rp4,7 triliun
5. Provinsi Jawa Barat Rp4,1 triliun
6. Kabupaten Bojonegoro Rp3,6 triliun
7. Kabupaten Kutai Barat Rp3,2 triliun
8. Provinsi Sumatera Utara Rp3,1 triliun
9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp2,6 triliun
10. Kabupaten Mimika Rp2,4 triliun
11. Kabupaten Badung Rp2,2 triliun
12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp2,11 triliun
13. Provinsi Bangka Belitung Rp2,10 triliun
14. Provinsi Jawa Tengah Rp1,9 triliun 15. Kabupaten Balangan Rp1,8 triliun..( CK )