JAKARTA // Harian Swara Jiwa //
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti kick off meeting dan pembahasan program strategis pemerintah yang akan ditangani oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk di bidang tata ruang dan pertanahan, guna mendukung peningkatan investasi dan pemerataan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron melaporkan perkembangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen penting dalam mendukung sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
“Dari target 2.000 RDTR yang ditetapkan pemerintah, hingga saat ini telah diselesaikan sebanyak 668 RDTR. Masih terdapat 158 RDTR yang belum terintegrasi dengan sistem OSS, serta 38 RDTR lainnya masih dalam proses penetapan Peraturan Daerah (Perda),” jelas Nusron.
Ia optimistis, dengan kerja keras dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, sebanyak 38 RDTR tambahan akan rampung pada Desember 2025, sehingga total RDTR yang terselesaikan hingga akhir tahun ini dapat mencapai 700 RDTR.
“Kami berkomitmen untuk mendorong percepatan dalam dua bulan ke depan agar seluruh RDTR yang belum masuk OSS dapat segera terselesaikan. Penyelesaian RDTR ini penting karena menjadi prasyarat bagi kemudahan investasi dan kepastian tata ruang di berbagai daerah,” tegasnya.
Melalui percepatan tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap dukungan kebijakan tata ruang dapat semakin kuat dalam mewujudkan arah pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, sesuai dengan visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.(cla.s)
0 komentar:
Posting Komentar