Bekasi // Harian Swara Jiwa // Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian ATR/BPN telah menunjukkan kontribusi nyata melalui kebijakan dan program pengelolaan agraria yang berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Nusron usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025). Ia menuturkan bahwa sektor agraria memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi yang nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron.
Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa prinsip keadilan agraria menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil Kementerian ATR/BPN. Melalui program reforma agraria, pemerintah tidak hanya fokus pada pendaftaran tanah, tetapi juga memastikan redistribusi lahan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk santri dan lembaga pendidikan keagamaan.
Kementerian ATR/BPN juga mendorong percepatan digitalisasi layanan pertanahan, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan sistem layanan elektronik, proses administrasi pertanahan menjadi lebih mudah diakses dan minim potensi penyimpangan.
Selain aspek administratif, kebijakan pertanahan yang berkeadilan turut membuka ruang bagi penguatan ekonomi rakyat. Akses legal terhadap lahan memungkinkan masyarakat memanfaatkan tanah sebagai aset produktif, baik untuk pertanian, perumahan, maupun kegiatan ekonomi lainnya.
“Tanah adalah sumber kesejahteraan. Jika dikelola dengan adil, maka akan menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang nyata,” tegas Nusron.
Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa Kementerian ATR/BPN berada di jalur yang tepat dalam mendukung agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui tata kelola agraria yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Nusron Wahid optimistis bahwa pengelolaan agraria di Indonesia ke depan akan semakin modern, transparan, dan berpihak kepada rakyat.(clara.s)
0 komentar:
Posting Komentar