Jakarta // Harian Swara Jiwa // Genap satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja pemerintah menunjukkan berbagai capaian positif di berbagai sektor strategis. Salah satu kementerian yang turut berperan besar dalam mendukung agenda pembangunan nasional adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sebagai leading sector di bidang pertanahan dan penataan ruang, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid berkomitmen untuk menghadirkan layanan agraria yang profesional, modern, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Program-program strategis yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada legalisasi aset tanah, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan agraria, kepastian hukum, dan tata ruang yang berkelanjutan.
Dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat sejumlah kemajuan signifikan, antara lain:
Redistribusi tanah seluas 195.734 bidang kepada 39.556 kepala keluarga, sebagai bagian dari program Reforma Agraria;
Peningkatan percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah, guna memberikan kepastian hukum bagi aset keagamaan;
Implementasi Layanan Pertanahan Elektronik di seluruh Indonesia untuk mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi pertanahan;
Penerapan kebijakan penataan ruang terpadu yang selaras dengan pembangunan daerah dan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional;
Penguatan kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang adaptif terhadap dinamika sosial dan lingkungan.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa transformasi di tubuh ATR/BPN terus dilakukan agar pelayanan publik di bidang pertanahan semakin cepat, transparan, dan berkeadilan.
“Kami tidak hanya bicara soal sertipikat tanah, tetapi bagaimana tanah dan ruang dikelola secara produktif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. ATR/BPN harus menjadi pelayan publik yang profesional, terpercaya, dan berdampak,” ujarnya.
Pemerintah juga menempatkan sektor agraria dan tata ruang sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan nasional, terutama dalam menciptakan kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa ATR/BPN kini hadir lebih baik, maju, dan modern, sejalan dengan visi Kabinet Merah Putih untuk mewujudkan Indonesia yang lengkap secara agraria dan tangguh secara tata ruang.(cla.s)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar