Jakarta -Harian Swara Jiwa - Aktivis 98 Ikhyar Velayati menyindir PBB dan 211 Organisasi Non Pemerintah (Non Government Organization/NGO) yang membuat pernyataan sikap mendesak Kepolisian Republik Indonesia berhenti menggunakan kekerasan saat menghadapi para demonstran.
" Heran juga melihat PBB dan ratusan organisasi HAM dunia ini, mereka teriak pelanggaran HAM di Indonesia, saat ini puluhan ribu Warga Gaza mati di Bunuh oleh Israel, Kemana Aja Kalian ?," sindir Ikhyar di Jakarta, Rabu (3/9/2025)
Ikhyar menambahkan," belum lagi ratusan anak anak mati kelaparan kok mereka diam aja, sekarang sok teriak HAM rame rame di Indonesia, ada apa ini," ungkap Ikhyar, Jakarta, Rabu (3/9/2025)
Menurut Ikhyar harusnya PBB dan ratusan organisasi HAM tersebut fokus pada Israel dan sekutunya karena hingga saat ini masih melakukan Genosida dan pengusiran terhadap rakyat Palestina
" Di indonesia hukum masih tegak berdiri, terbukti aparat yang kemarin melakukan kekerasan terhadap demonstran sudah di tangkap,di periksa dan akan di adili secara transparan, sementara di Gaza, hingga hari ini Israel masih terus melakukan Genosida dan pengusiran terhadap jutaan rakyat Gaza," tanya Ikhyar
Relawan Prabowo ini menilai pernyataan sikap dari 211 NGO HAM sedunia tersebut bukan kebetulan tetapi konspirasi oligarki internasional dengan mafia lokal yang bertujuan mendiskreditkan Indonesia di dunia internasional
" Saya menduga pernyataan sikap ratusan organisasi HAM tersebut tidak tulus, mereka bagian dari konspirasi oligarki internasional dengan mafia dalam negeri untuk menciptakan instabilitas yang berkepanjangan di Indonesia, mereka ingin mendikte dan merebut indonesia secara ekonomi maupun politik, kenapa?, karena program program Presiden Prabowo banyak merugikan kepentingan mereka ,"tandas Ikhyar
Seperti di ketahui, sebanyak 211 organisasi non-pemerintahan (Non Government Organization/NGO) di berbagai negara yang fokus di isu hak asasi manusia mendesak kepolisian Republik Indonesia berhenti menggunakan kekerasan saat menghadapi para demonstran.
Desakan itu tertuang dalam pernyataan bersama yang dirilis Forum Asia pada Minggu (31/8) bertajuk Pernyataan Bersama: melindungi hak berunjuk rasa, solidaritas internasional dengan Indonesia #stopkebrutalanpolisi.
"Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus segera mengakhiri penggunaan kekuatan yang berlebihan, memastikan semua operasi pengendalian massa mematuhi Perkap No. 1 Tahun 2009 dan standar hak asasi manusia internasional seperti Pedoman PBB tentang Senjata Kurang Mematikan dan Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum, dan menyelidiki secara tidak memihak petugas yang bertanggung jawab atas pelanggaran," demikian salah satu poin tuntutan mereka.
Sejalan dengan tekanan dari masyarakat sipil global, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) turut angkat bicara dan mengeluarkan seruan yang lebih tegas kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
" Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan," katanya.(Tim)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar