Jakarta// Swara Jiwa ///Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pembenahan kelembagaan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dirumuskan adalah transformasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan berbasis kewilayahan.
Hal tersebut dibahas dalam rapat daring bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan se-Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Senin (11/05/2026).
Dalam arahannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa transformasi organisasi harus mampu menjawab tantangan pelayanan pertanahan di Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah sangat beragam. Menurutnya, pendekatan kewilayahan menjadi solusi agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy.
Saat ini, struktur organisasi di Kantah masih menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi dan layanan teknis, seperti Seksi Survei dan Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Penataan dan Pemberdayaan, Pengadaan Tanah dan Pengembangan, hingga Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Namun, menurut Wamen Ossy, berbagai persoalan pertanahan di lapangan sering kali muncul berdasarkan dinamika wilayah tertentu. Contohnya, kawasan yang berkembang pesat akibat investasi akan memunculkan kebutuhan sertipikasi tanah, penataan ruang, hingga potensi sengketa pertanahan yang harus ditangani secara terpadu.
Karena itu, transformasi OTK berbasis wilayah dinilai dapat memperkuat penguasaan lapangan sekaligus meningkatkan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi suatu kawasan.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu. Pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wamen Ossy memaparkan sejumlah manfaat dari penerapan OTK berbasis kewilayahan. Di antaranya adalah memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, hingga mendukung integrasi layanan pertanahan berbasis digital dan spasial.
Transformasi ini juga dinilai selaras dengan visi modernisasi pelayanan pertanahan nasional yang kini terus diarahkan menuju sistem digital terintegrasi.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Tidak lagi dianggap penanganan sektoral, tetapi harus menyeluruh,” tutur Wamen Ossy.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di lingkungan ATR/BPN, mulai dari pusat hingga daerah.
Ia menyebut, struktur organisasi yang efektif akan menentukan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia di lingkungan ATR/BPN.
“Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Dalu Agung Darmawan.
Transformasi organisasi berbasis kewilayahan ini menjadi bagian dari langkah besar Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.(clara)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar