
MEDAN // Harian Swara Jiwa // Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara terpisah. Semua langkah harus melalui koordinasi menyeluruh antar-stakeholder, mulai dari TNI, Polri, BPBD, hingga sektor kesehatan.
Penegasan itu disampaikan usai mengikuti Apel Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang digelar Polrestabes Medan, Rabu (5/11/2025) di Lapangan Benteng Medan. Rico Waas memberikan apresiasi atas pelaksanaan apel yang dinilainya sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
Saat meninjau peralatan tanggap bencana yang dijajarkan di sisi kiri, kanan, dan tengah lapangan, Wali Kota Medan menyampaikan kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak, mengenai kesiapan peralatan dan personel yang dimiliki Pemko Medan. Ia menjelaskan bahwa seluruh perlengkapan dan sumber daya tersebut dapat digunakan secara bersama-sama apabila terjadi bencana.
“Ini bentuk nyata dari komitmen bersama dalam menghadapi situasi darurat,” tandasnya.
Sebelumnya, Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Simanjuntak bertindak sebagai pemimpin apel dan membacakan amanat tertulis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebutkan bahwa apel ini bertujuan membangun kesadaran, kesiapsiagaan, serta kemampuan dalam menghadapi keadaan darurat.
Apel diikuti oleh personel TNI-Polri, BPBD, Dishub, Satpol PP, dan Pramuka. Berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 bencana alam di Indonesia, terdiri atas 1.289 kejadian banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, serta 4 erupsi gunung berapi.
“Dampak bencana alam tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga trauma psikologis serta mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama keberhasilan penanganan bencana. Karena itu, kesiapan optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, PMI, maupun BMKG, sangat diperlukan.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang terintegrasi, kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana sehingga dapat menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana, baik berupa korban jiwa, kerugian harta benda, maupun gangguan terhadap stabilitas perekonomian dan pembangunan nasional,” jelasnya.
0 komentar:
Posting Komentar