Penunjukan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi organisasi sekaligus mendukung pelaksanaan agenda strategis PP IPHI di kawasan Sumatera.
Pengangkatan Rahudman ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 3.005/SKEP/PP-IPHI/VI/2026 yang ditandatangani Ketua Umum PP IPHI Erman Suparno bersama Sekretaris Jenderal A. Bambang Irianto di Jakarta pada 22 Juni 2026, bertepatan dengan 7 Muharam 1448 Hijriah.
Dalam surat keputusan tersebut disebutkan, pembentukan Koordinator Wilayah Sumatera dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, pembinaan, pengembangan organisasi, serta memperkuat sinergi antar-Pengurus Wilayah (PW) IPHI di Pulau Sumatera.
"Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi, pembinaan, pengembangan organisasi, serta memperkuat sinergi antar-Pengurus Wilayah IPHI di Pulau Sumatera, dipandang perlu mengangkat seorang Koordinator Wilayah," demikian petikan pertimbangan dalam surat keputusan tersebut.
PP IPHI menilai Rahudman memiliki integritas, pengalaman organisasi, kapasitas kepemimpinan, dan dedikasi yang memenuhi syarat untuk mengemban amanah sebagai Korwil Sumatera.
Sebagai Korwil, Rahudman bertugas mengoordinasikan pembinaan organisasi, komunikasi, sinkronisasi program, serta pengembangan organisasi pada 10 Pengurus Wilayah IPHI di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.
Selain menjalankan fungsi koordinasi, Korwil Sumatera juga bertanggung jawab melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, serta pendampingan terhadap pengurus wilayah.
Jabatan tersebut juga berfungsi sebagai penghubung antara Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah, serta memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi strategis bagi pengembangan organisasi.
Dalam menjalankan tugasnya, Korwil bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal PP IPHI.
Rahudman menyatakan siap menjalankan amanah tersebut dengan membangun kolaborasi bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
"Saya siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk melaksanakan program-program IPHI sesuai amanah yang telah diberikan Ketua Umum PP IPHI, Bapak Erman Suparno," ujar Rahudman, Minggu (26/7/2026).
Wali Kota Medan periode 2010–2015 itu mengatakan kepengurusan baru PP IPHI memiliki komitmen untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Menurut Rahudman, PP IPHI akan menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah dengan memberikan masukan secara konstruktif terhadap berbagai kebijakan penyelenggaraan haji.
"Kami siap memberikan masukan dan koreksi yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah haji," kata Ketua PW IPHI Sumatera Utara tersebut.
Sebelumnya, Pengurus Pusat IPHI masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan dan dilantik di Batavia Tower, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Prosesi pengukuhan dipimpin Ketua Umum PP IPHI Erman Suparno dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dalam pengukuhan tersebut, PP IPHI menetapkan tiga fokus utama organisasi selama lima tahun ke depan, yakni penguatan nilai akhlak, ketahanan pangan, serta perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Organisasi itu juga menekankan pentingnya sinergi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar pengelolaan dana haji berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi jemaah tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk mendukung pembinaan kemabruran haji secara berkelanjutan, PP IPHI menyiapkan sejumlah program prioritas, antara lain pengembangan kawasan IPHI Estate, gerakan peduli sosial, program dakwah dan pendidikan berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas Klinik Haji.(JK)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar