Denpasar –swara Jiwa ///Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, serta mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Provinsi Bali.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026). Pertemuan ini membahas strategi pengelolaan ruang dan arah pembangunan Bali di tengah meningkatnya kebutuhan investasi dan perkembangan kawasan.
"Bicara masa depan Bali berarti bicara tentang bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan, sedangkan Rencana Detail Tata Ruang merupakan petunjuk operasionalnya," ujar Ossy Dermawan.
Menurutnya, seluruh dokumen tata ruang harus menjadi acuan utama dalam setiap proses pembangunan. Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan pembangunan maupun investasi.
"RTR harus menjadi panglima pembangunan. Seluruh proses pembangunan dan investasi ke depan harus berpijak pada perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan agar pembangunan berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) guna memperkuat kemudahan berusaha sekaligus memastikan investasi berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari target 75 RDTR di Provinsi Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi ke OSS, sementara empat RDTR lainnya masih dalam proses integrasi. Saat ini, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah berhasil mengintegrasikan seluruh RDTR ke dalam sistem OSS.
"Saya berharap proses ini dapat dipercepat sehingga seluruh RDTR di Bali segera terintegrasi ke OSS. Dengan demikian, RDTR benar-benar dapat menjadi dasar pembangunan sekaligus pedoman investasi yang berkelanjutan," kata Ossy.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN sebagai bagian dari upaya menyusun arah pembangunan Bali secara terpadu. Selain membahas tata ruang, forum juga mengulas strategi pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, hingga penerbangan.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin jalannya diskusi menekankan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Menurutnya, pembangunan tidak boleh dilakukan secara parsial karena berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di masa depan.
"Kita kembali menempatkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Jika pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang baik, maka dapat memicu bencana sekaligus menambah persoalan pada sektor pariwisata, konektivitas, maupun lingkungan," tegas AHY.
Turut menyampaikan paparan dalam pertemuan tersebut antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo. Pertemuan kemudian ditutup dengan arahan dan tindak lanjut dari Menko IPK kepada kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat implementasi pembangunan Bali yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(clara)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar