JAKARTA // Swara Jiwa – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menanggapi terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Menurutnya, posisi strategis tersebut menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam memperjuangkan dan menguatkan nilai-nilai HAM di tingkat global.
“Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” kata Dave, dikutip dari Parlementaria, Senin (12/1/2026).
Dave menegaskan, di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global, Indonesia dituntut mampu menjadi penyeimbang yang kredibel. Prinsip politik luar negeri bebas aktif, menurutnya, bukan sekadar jargon, melainkan pedoman utama dalam diplomasi Indonesia.
“Prinsip ini menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, tetapi tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai universal, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Dengan posisi sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Dave menilai Indonesia memiliki ruang strategis untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi internasional, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan global.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa Komisi I DPR RI akan memastikan setiap langkah diplomasi pemerintah tetap berpijak pada kepentingan nasional, sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keadilan, dan penghormatan HAM.
“Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi agar tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dave menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI akan memastikan pemerintah menjalankan mandat tersebut secara transparan dan konsisten. Pengawasan akan dilakukan melalui dialog, evaluasi kebijakan, serta koordinasi berkelanjutan agar kepemimpinan Indonesia benar-benar memberikan dampak positif bagi reputasi bangsa.
“Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan hanya dimaknai sebagai kesempatan mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal,” tuturnya.
Ia pun berharap Indonesia mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. ( Jun )
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar