Sosper Afif Abdillah Ricuh : Warga menyoroti adanya pembagian amplop yang tidak seimbang dan terkesan diskriminatif

Medan /// Swara Jiwa /// Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Afif Abdillah berakhir ricuh, setelah pembagian amplop yang diduga tidak merata memantik kemarahan warga. Kegiatan yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Komisi II dari Fraksi NasDem itu berlangsung Sabtu, 24 Januari 2026, di Jalan Utama, Kelurahan Kotamatsum II, Kecamatan Medan Area, dan berubah dari forum edukasi menjadi ajang protes terbuka.

Kericuhan tak muncul tiba-tiba. Di tengah acara sosper, warga menyoroti adanya pembagian amplop yang tidak seimbang dan terkesan diskriminatif.

Sebagian warga menerima, sementara lainnya hanya menjadi penonton, bahkan ada yang sama sekali tidak kebagian. Ketimpangan itulah yang kemudian menyulut emosi massa.

Situasi semakin panas ketika beredar ucapan yang diduga disampaikan Afif Abdillah, menyebut pemberian tersebut hanya “sedikit rezeki”. Alih-alih meredam suasana, kalimat itu justru dianggap merendahkan martabat warga dan mempertebal kekecewaan publik terhadap wakil rakyatnya sendiri.

"Kalau sosper ini untuk rakyat, kenapa rakyat dibeda-bedakan? Kami datang bukan untuk mengemis ‘sedikit rezeki’,” kata seorang warga dengan nada tinggi di lokasi.

Adu mulut pun tak terhindarkan. Forum yang seharusnya membahas peraturan daerah dan kepentingan publik berubah menjadi arena kemarahan dan kekecewaan, dengan sorotan tajam terhadap etika, niat, dan transparansi penyelenggara kegiatan.

Warga menilai praktik tersebut telah mencederai makna sosper. Sosialisasi hukum yang seharusnya mencerahkan justru berubah menjadi panggung pencitraan, di mana amplop dipertontonkan dan akhirnya memecah suasana kebersamaan.

“Kalau mau bagi, bagi rata. Kalau tidak, jangan sama sekali. Ini bukan sosialisasi, ini bikin ribut,” ujar warga lainnya dengan nada kecewa.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Afif Abdillah maupun Fraksi NasDem DPRD Kota Medan. Publik kini menunggu, apakah insiden ini akan dievaluasi secara terbuka atau kembali dibiarkan tenggelam tanpa pertanggungjawaban.

Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi wajah legislatif daerah. Wakil rakyat dipilih untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan mempertontonkan ketimpangan di hadapan konstituennya sendiri.

Jika sosper saja berakhir ricuh karena amplop, wajar bila publik mempertanyakan integritas janji-janji besar di ruang sidang dewan.(Tim)