Wamen ATR/BPN: Kepastian Pertanahan dan Tata Ruang Jadi Fondasi Investasi Berkualitas

Tangerang Selatan//Harianswarajiwa//

Kepastian hak atas tanah, kesesuaian tata ruang, dan efisiensi pelayanan pertanahan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi keynote speaker dalam Banten Investment Forum 2026, Jumat (9/10/2026).

Dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan investor tersebut, Ossy menekankan bahwa sektor pertanahan dan tata ruang merupakan bagian penting dari infrastruktur dasar perekonomian yang mendukung pertumbuhan investasi.

“Pertanahan dan tata ruang memiliki peran penting sebagai bagian dari infrastruktur dasar perekonomian. Kepastian hak atas tanah mendukung transaksi dan pembiayaan, tata ruang memberikan arah pemanfaatan wilayah, sementara pelayanan yang efisien membantu memperlancar kegiatan investasi,” ujar Ossy.

Menurutnya, Provinsi Banten memiliki potensi investasi yang besar berkat keunggulan geografis, perkembangan kawasan industri, serta dukungan infrastruktur transportasi dan logistik. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pelayanan pertanahan yang memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan kejelasan pemanfaatan ruang.

3,75 Juta Bidang Tanah Telah Bersertipikat

Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten yang disampaikan dalam forum tersebut, sekitar 3,75 juta bidang tanah di Provinsi Banten telah bersertipikat.

Selain itu, hingga awal Oktober 2026, nilai Hak Tanggungan yang didaftarkan di Banten mencapai Rp58,87 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan pertanahan tercatat sebesar Rp225,2 miliar, sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp1,35 triliun.

Ossy menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pertanahan tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi, penerimaan negara, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini menunjukkan pelayanan pertanahan turut berkontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Banten,” jelasnya.

Perkuat Sinergi untuk Mendorong Investasi

Dalam upaya memperkuat iklim investasi, Pemerintah Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi Banten, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten telah menandatangani komitmen bersama terkait investasi.

Komitmen tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Ketiga pihak diwakili Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Sofwan Kurnia.

Forum tahun ini mengusung tema “Mengoptimalkan Potensi Penyangga Megapolitan melalui Investasi Berkualitas dan Penguatan Ekosistem UMKM untuk Mendorong Daya Saing Banten”.

Menanggapi komitmen tersebut, Ossy berharap kerja sama lintas instansi dapat difokuskan pada tiga agenda utama, yakni kepastian tata ruang dan penguatan iklim investasi, integrasi data dan optimalisasi pendapatan daerah, serta transformasi pelayanan dan penguatan kepercayaan publik.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi data sebagai upaya meningkatkan efektivitas administrasi dan mengoptimalkan penerimaan daerah, termasuk melalui integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP).

“Saya sangat mendukung upaya ini. Salah satu capaian yang berhasil, contohnya, adalah integrasi NIB dan NOP yang tentunya akan dapat meningkatkan fiskal dari daerah provinsi maupun kabupaten kota. Semoga komitmen bersama ini bisa berjalan dengan baik dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan turut didampingi Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto dan Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.

Melalui penguatan kepastian pertanahan, penataan ruang, integrasi data, dan peningkatan kualitas pelayanan, sinergi pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang lebih transparan, efisien, dan berdaya saing serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(clara siahaan)