BONGKAR HABIS! Dugaan Setoran Oknum Aparat di Balik Liar-nya Distribusi Solar Subsidi

Lima Puluh // Swara Jiwa /// Dugaan skandal besar dalam distribusi BBM subsidi kembali mengguncang Kabupaten Batu Bara. SPBU 14.212.259 di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, diduga kuat menjadi “pintu belakang” bagi praktik mafia solar subsidi yang selama ini merugikan negara dan masyarakat kecil.

Lebih mengejutkan, muncul pengakuan dari internal SPBU yang menyebut adanya dugaan setoran kepada oknum aparat, sehingga praktik pengisian solar dalam jumlah besar oleh pihak yang tidak berhak bisa berlangsung tanpa hambatan.

Pantauan awak media di lapangan pada Jumat (10/4/2026) sekitar pukul 14.51 WIB menunjukkan aktivitas mencurigakan. Kendaraan seperti mobil box, truk, hingga sepeda motor dengan tangki modifikasi (dregen) terlihat bebas mengisi solar subsidi dalam jumlah besar—praktik yang diduga melanggar aturan distribusi.

Saat dikonfirmasi, oknum pihak SPBU secara terbuka menyampaikan pernyataan yang kini menjadi sorotan tajam. Mereka mengaku tidak lagi bermitra dengan media, dan hanya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Bahkan, muncul pernyataan yang mengarah pada adanya aliran dana rutin kepada pihak tertentu.

Pernyataan tersebut langsung memicu kegemparan. Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran distribusi BBM, melainkan indikasi praktik terstruktur yang melibatkan lebih dari sekadar pelaku di lapangan.

Di sisi lain, pihak kepolisian memberikan respons beragam. Humas Polres Batu Bara mengaku akan menindaklanjuti informasi yang beredar. Sementara Kanit Reskrim Polsek Air Putih menyatakan akan turun langsung melakukan penyelidikan.

Namun, Kapolsek Air Putih dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyatakan tidak pernah menerima setoran dalam bentuk apa pun.

Meski demikian, desakan publik terus menguat. Masyarakat meminta Kapolda Sumatera Utara turun tangan langsung untuk mengusut tuntas dugaan skandal ini, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum aparat.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi pengawasan distribusi energi bersubsidi. Jika dugaan ini terbukti, maka praktik mafia BBM tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menunjukkan adanya celah serius dalam sistem penegakan hukum.

Kini publik menunggu: akankah kasus ini dibongkar sampai ke akar, atau kembali menguap seperti kasus-kasus sebelumnya?( James P )