KPK Rekomendasikan 3 Poin Perbaikan Iklim Pemilu Berintegritas

Jakarta /// Swara Jiwa /// KPK menemukan 10 poin yang perlu diperbaiki dari sistem tata kelola partai Politik Poin-poin tersebut sebagai langkah penting untuk menciptakan iklim pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berintegritas.

Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan kajian Direktorat Monitoring pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK memotret tiga poin terkait Pemilu dan politik. Ketiganya yakni identifikasi potensi korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu; tata kelola partai politik berintegritas; serta pembatasan transaksi uang kartal.

Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dalam membuka celah praktik koruptif.

Budi menjelaskan dalam penyusunan kajian tersebut, KPK menggandeng empat kelompok narasumber, yaitu perwakilan partai politik parlemen dan nonparlemen; penyelenggara Pemilu dan Pilkada; pakar atau pengamat elektoral; serta akademisi.

"Dari hasil identifikasi tersebut, KPK merinci sedikitnya 10 poin yang menunjukkan urgensi perbaikan sistem tata kelola partai politik," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (25/4).

Salah satu temuan utamanya, ia menambahkan, soal tata kelola internal partai. Menurutnya belum ada peta jalan pendidikan politik yang terintegrasi antara pemerintah dan parpol.

"Lemahnya integrasi antara proses rekrutmen dan sistem kaderisasi partai juga dinilai menjadi salah satu pemicu praktik mahar politik," kata Budi.

KPK menilai tingginya biaya politik mendorong praktik transaksional dalam proses kandidasi calon anggota legislatif maupun kepala daerah. KPK juga menemukan adanya indikasi suap kepada penyelenggara Pemilu untuk memanipulasi hasil elektoral.

"Kondisi ini memperbesar peluang terjadinya vote buying atau politik uang yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam demokrasi elektoral," Budi menjelaskan.

KPK telah menyerahkan hasil kajian soal tata kelola partai politik ini kepada DPR dan Presiden. Komisi antirasuah berharap rekomendasi tersebut dapat menciptakan perbaikan sistem tata kelola parpol, terlebih pada sistem kaderisasi, rekrutmen, dan pendidikan politik.( GEO )