Anggota DPRD Medan Johannes Hutagalung Sesalkan Pembatasan Akses Pasien BPJS

Medan /// Swara Jiwa /// BPJS Kesehatan Kota Medan dituding mempersulit pelayanan obat bagi pasien Program Rujuk Balik (PRB), sehingga dinilai tidak sejalan dengan upaya Pemko Medan dalam meningkatkan layanan kesehatan.

Kebijakan BPJS yang menunjuk apotek tertentu sebagai tempat pengambilan obat dikeluhkan pasien. Pasalnya, lokasi apotek yang ditentukan kerap jauh dari puskesmas tempat pasien berobat.

Akibatnya, pasien PRB—yang umumnya penderita penyakit kronis—harus mengeluarkan biaya tambahan setiap bulan hanya untuk mengambil obat.

Salah satu keluhan datang dari Ana Purba, warga Jalan Bunga, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia. Ia mengaku harus mengambil obat ke Apotek Sutomo di Kecamatan Medan Timur yang berjarak sekitar 7 kilometer dari Puskesmas Medan Helvetia.

“Biaya transportasi ke sana lebih mahal dari harga obat yang saya terima,” ujarnya.

Ana, yang rutin berobat untuk penyakit diabetes, menyebut aturan tersebut mulai berlaku sejak April 2026. Sebelumnya, pasien masih bisa mengambil obat langsung di puskesmas.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Medan Komisi II, Johannes Haratua Hutagalung, menyayangkan kebijakan BPJS yang dinilai membatasi akses pasien.

“Ini menunjukkan BPJS Medan tidak mendukung program Pemko Medan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Ia meminta BPJS segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan memperbanyak apotek mitra, terutama yang dekat dengan puskesmas.

Johannes Hutagalung juga menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Medan untuk memanggil BPJS dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan Medan, Rince Handayani, menyebut saat ini hanya terdapat 13 apotek yang bekerja sama sebagai penyedia obat PRB di Kota Medan. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kebijakan tersebut.( Anton/Leo )