JAKARTA///Swara Jiwa//Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat transformasi layanan pertanahan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Dalam upaya memastikan transformasi tersebut berjalan optimal, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengajak seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyatukan visi dan misi serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembenahan layanan.
Pesan tersebut disampaikan Dalu Agung Darmawan saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang berlangsung di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalu menegaskan, transformasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui rancangan kebijakan, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
«“Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” tegasnya.»
Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah menjalankan sejumlah transformasi layanan yang diarahkan untuk memangkas proses yang berbelit, mempercepat pelayanan, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Tiga transformasi utama yang telah diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Ketiga transformasi tersebut menjadi bagian dari langkah Kementerian ATR/BPN dalam membangun sistem pelayanan pertanahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Dalu, perubahan tersebut menyentuh berbagai aspek organisasi. Karena itu, keberhasilan transformasi membutuhkan dukungan seluruh unit kerja, termasuk jajaran Sekretariat Jenderal yang memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program kementerian dapat berjalan secara efektif.
“Rekan-rekan sekalian, kita harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” ujarnya.
Ia menilai, keberhasilan transformasi layanan tidak hanya diukur dari perubahan sistem internal, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan pertanahan.
Pelayanan yang semakin cepat, mudah, pasti, dan sesuai kebutuhan masyarakat diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Transformasi harus benar-benar terasa,” menjadi pesan penting yang ditekankan dalam rapat tersebut. Artinya, setiap kebijakan dan perubahan yang dirancang di tingkat kementerian harus mampu diterjemahkan secara konsisten hingga ke unit kerja dan pelayanan di lapangan.
Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan pelaksanaan program Sekretariat Jenderal berjalan sesuai target dan rencana kerja, termasuk dalam mendukung implementasi Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Rapat dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Melalui penyatuan visi, penguatan koordinasi, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan, Kementerian ATR/BPN menargetkan transformasi layanan tidak berhenti pada perubahan sistem, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin mudah, cepat, pasti, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(clara)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar