Frederik Kalalembang Bawa Aspirasi Warga Sulsel Soal Pertanahan dan Mafia Tanah ke Wamen ATR/BPN

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang saat bertemu Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan di ruang kerja Wamen

JAKARTA – Swara Jiwa - Persoalan pertanahan hingga kini masih menjadi salah satu keluhan terbesar masyarakat di berbagai daerah. Mulai dari sengketa lahan, tumpang tindih sertifikat, konflik batas tanah, lambatnya pengurusan administrasi, hingga dugaan praktik mafia tanah masih menjadi keresahan warga yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Kondisi tersebut dinilai tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut kepastian hukum, rasa keadilan, dan hak masyarakat atas tanah mereka sendiri.

Karena itu, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang membawa langsung berbagai aduan dan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya kepada Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan saat melakukan pertemuan dan silaturahmi di Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026) sore.

Pertemuan berlangsung hangat, akrab, dan penuh suasana santai, namun tetap membahas berbagai persoalan masyarakat secara serius dan konstruktif.

Dalam pertemuan tersebut, Frederik menyampaikan berbagai persoalan masyarakat dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III yang meliputi Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Tana Toraja, Toraja Utara, Pinrang dan Kota Palopo. Menurutnya, persoalan agraria dan pertanahan di sejumlah wilayah masih menjadi aduan yang paling sering diterima saat turun menyerap aspirasi masyarakat.

Frederik menjelaskan, banyak masyarakat datang kepadanya mengeluhkan sengketa tanah keluarga, persoalan sertifikat yang belum memiliki kepastian hukum, hingga konflik lahan yang berlarut tanpa penyelesaian jelas. Selain itu, meningkatnya nilai ekonomi tanah di sejumlah daerah juga dinilai memicu munculnya praktik-praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat kecil.

Tak hanya itu, masyarakat juga banyak mengadukan persoalan akses lahan pertanian, batas wilayah tanah antarwarga, hingga kekhawatiran terhadap penguasaan lahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Ini adalah tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Ketika masyarakat mengadu soal tanah, sengketa lahan, atau persoalan administrasi yang belum selesai, maka tugas kami membawa dan menyampaikan langsung kepada pemerintah agar bisa menjadi perhatian dan dicarikan solusi,” ujar Frederik.( SU )