TANGERANG,Harianswarajiwa/// Penanganan perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan dalam transaksi jual beli 4.000 (empat ribu) dus minyak goreng dengan kerugian mencapai Rp794.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) masih menyisakan tanda tanya bagi pihak korban. Pasalnya, perkara yang dilaporkan Ita Rosita sejak 15 April 2026 di Polres Metro Tangerang Kota tersebut hingga kini belum memperoleh kepastian penyelesaian, meskipun seorang tersangka telah ditetapkan.
Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/812/IV/2026/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA, dengan Sri Rahayu Binti (Alm.) Mulyani Sukamto sebagai tersangka. Dugaan tindak pidana tersebut mengacu pada Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, berkas perkara telah dikembalikan Penuntut Umum kepada penyidik dengan petunjuk P-19 sebanyak dua kali. Namun, pihak korban masih menunggu kejelasan mengenai pemenuhan petunjuk tersebut, termasuk kepastian pengiriman kembali berkas kepada Penuntut Umum dan kelanjutan proses hukum menuju Tahap II.
Kondisi tersebut mendorong korban Ita Rosita melalui kuasa hukumnya dari KANTOR HUKUM BAYU TRI ANANDA & REKAN, yakni BAYU TRIANANDA SEPTIANDRI, S.H., dan ARDIANSYAH PUTRA MUNTHE, S.H., mendesak Kapolres Metro Tangerang Kota agar turun tangan dan memberikan atensi khusus terhadap penanganan perkara tersebut.
Kuasa hukum berharap Kapolres melakukan evaluasi dan pengawasan langsung terhadap perkembangan penyidikan. Menurut mereka, dua kali pengembalian berkas dengan petunjuk P-19 harus segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret agar perkara tidak terus berlarut tanpa kepastian.
Selain itu, kuasa hukum meminta penjelasan transparan mengenai kendala pemenuhan petunjuk P-19, perkembangan penyidikan, status penanganan tersangka, serta langkah yang akan ditempuh penyidik untuk menuntaskan perkara tersebut.
Permintaan pengawasan kepada Kapolres bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penyidik maupun Penuntut Umum. Namun, pengawasan pimpinan diperlukan untuk memastikan penanganan perkara berjalan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Sebelumnya, permohonan pengawasan dan kepastian penyelesaian perkara telah disampaikan kepada Kapolres Metro Tangerang Kota pada 5 November 2026. Kemudian, pada 9 November 2026, kembali disampaikan permohonan penjelasan mengenai tindak lanjut dan perkembangan penanganan perkara.
Kuasa hukum menegaskan bahwa perkara dengan nilai kerugian mencapai Rp794 juta tersebut tidak boleh hanya berkutat pada persoalan administrasi dan pengembalian berkas. Harus ada langkah nyata, perkembangan yang jelas, serta kepastian mengenai kelanjutan proses hukumnya.
Korban telah menempuh jalur hukum selama berbulan-bulan dan berhak memperoleh kejelasan atas laporan yang telah disampaikan. Karena itu, Kapolres Metro Tangerang Kota diharapkan segera memberikan perhatian serius dan memastikan jajarannya bekerja menuntaskan perkara sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Penetapan tersangka dan dua kali pengembalian berkas P-19 harus diikuti perkembangan nyata. Jangan sampai korban terus menunggu tanpa memperoleh kepastian hukum atas kerugian ratusan juta rupiah yang dialaminya.(Tim)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar