JAKARTA//Harianswarajiwa//Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ditunjukkan melalui penanganan pengaduan masyarakat. Hingga awal November 2026, sebanyak 596 dari total 611 pengaduan yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres telah ditindaklanjuti atau mencapai 94,67 persen.
Capaian tersebut dipaparkan Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres yang berlangsung di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Sementara itu, 15 pengaduan lainnya masih dalam proses penanganan.
“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67 persen,” ujar Uunk Din Parunggi seusai mengikuti rapat koordinasi tersebut.
Ia menjelaskan, mekanisme penanganan pengaduan disesuaikan dengan jenis persoalan yang disampaikan masyarakat. Pengaduan terkait standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pertanahan dapat langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan agar segera memperoleh respons.
Namun, pengaduan yang berkaitan dengan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan membutuhkan penanganan lebih mendalam melalui penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Salah satu langkah yang ditempuh ATR/BPN dalam menyelesaikan persoalan tersebut adalah memfasilitasi mediasi dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui jalur peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) untuk menindaklanjuti pengaduan yang belum terselesaikan.
Meski demikian, pengelolaan pengaduan masih menghadapi kendala teknis karena akses ke situs pengelolaan pengaduan saat ini terkendala pemeliharaan sistem.
Selain mengoptimalkan penanganan pengaduan melalui Lapor Mas Wapres, ATR/BPN juga memperluas akses komunikasi dengan masyarakat melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang mulai berjalan sejak 1 Oktober 2026.
Program ini memanfaatkan fitur siaran langsung (Live) pada akun TikTok resmi ATR/BPN. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan sekaligus berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai persoalan pertanahan.
Layanan MasNya ATR/BPN dibuka setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.
Menurut Uunk, kehadiran program tersebut memberikan ruang komunikasi yang lebih terbuka dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi maupun penjelasan terkait urusan pertanahan.
Pertanyaan yang disampaikan masyarakat pun beragam, termasuk dari warga negara Indonesia (WNI) yang telah lama menetap di Malaysia, tetapi masih memiliki aset tanah di Indonesia.
“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tutur Uunk.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno, serta dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga di lingkungan Kabinet Merah Putih.
Dalam kegiatan itu, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN turut didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry.
Melalui penguatan kanal pengaduan dan konsultasi publik, Kementerian ATR/BPN terus mendorong pelayanan pertanahan yang lebih responsif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. (Clara)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar