Jakarta//Harianswarajiwa///Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) mengawal pelaksanaan proyek penanganan darurat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan nilai anggaran mencapai Rp6,29 triliun. Kejagung juga mengamankan tiga proyek penguatan keamanan siber nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) senilai total 229,3 juta euro.Pengamanan tersebut ditandai dengan rapat pendahuluan (entry meeting) dan penandatanganan pakta integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (19/10/2026).Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Direktorat IV JAM Intel.
Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan BSSN, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), penyedia jasa konstruksi, konsultan pengawas, serta jajaran kejaksaan dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengikuti rapat secara daring.Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin, mengatakan pengamanan proyek strategis bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan menciptakan kondisi yang kondusif. Dengan demikian, pelaksanaan proyek diharapkan berjalan lancar dan terhindar dari berbagai hambatan.
Namun, ia menegaskan bahwa pengamanan pembangunan strategis bukan berarti memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hukum.jika ada oknum yang dilaporkan, proses hukum tetap berjalan dengan mengedepankan mekanisme administrasi sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016, yakni aparat penegak hukum menyerahkan laporan kepada APIP dalam lima hari untuk diaudit dalam 30 hari,” ujarnya.
Untuk proyek BSSN, terdapat tiga paket pekerjaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Ketiganya meliputi penguatan National Security Operations Center (NSOC) senilai 139,54 juta euro, peningkatan kapasitas Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebesar 4,58 juta euro, serta penguatan pusat data dan pencadangan data elektronik strategis nasional senilai 85,28 juta euro.
Total anggaran ketiga proyek tersebut mencapai 229.399.842,05 euro.Sementara itu, proyek penanganan darurat bencana Kementerian PU mencakup delapan paket pekerjaan di Sumatera Utara senilai Rp1,34 triliun, penanganan ruas Koto Mambang–Balingka atau Malalak di Sumatera Barat sebesar Rp183,62 miliar, serta pekerjaan penanganan bencana di Aceh senilai Rp4,77 triliun.
Secara keseluruhan, anggaran penanganan darurat bencana tersebut mencapai sekitar Rp6,29 triliun dan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025. Pengamanan proyek dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis serta petunjuk teknis JAM Intel terkait pelaksanaan PPS.
Sarjono mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar tidak terhambat oleh ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan selama pelaksanaan proyek. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan tetap bekerja dan mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul.Kita harus tetap bekerja dan berpikir untuk mencari pemecahan dari AGHT yang timbul dan berkarya dengan mengoptimalkan segala potensi yang telah ada,” tutupnya.(Subhan)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar