Parapat///Swara Jiwa///Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut memperkuat sinergi dalam merumuskan arah pembangunan daerah 2027.
Kolaborasi eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat membuka Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumut Tahun 2026 di Sopo Bolon Convention Hall & Meeting Room Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Minggu (30/8/2026) malam.
Rapat kerja tersebut berlangsung selama tiga hari, 30 Agustus hingga 1 September 2026. Agenda utamanya yakni penyampaian laporan evaluasi kinerja DPRD Sumut periode Juli 2025 hingga Juli 2026 serta penyusunan dan penetapan rencana kerja DPRD Sumut Tahun 2027.
Menurut Surya, rapat kerja tersebut memiliki arti strategis. Selain menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas DPRD selama satu tahun, kegiatan itu juga menjadi momentum untuk menyusun arah kerja kelembagaan DPRD pada 2027.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang DPRD sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, sinergi antara rencana kerja DPRD dengan rencana kerja pemerintah daerah perlu terus diperkuat,” ujar Surya.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan, program, dan keputusan yang dihasilkan Pemprov Sumut bersama DPRD harus bermuara pada tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Surya mengatakan, Sumut memiliki potensi besar di berbagai sektor yang dapat terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
Di sektor ekonomi, Sumut memiliki keunggulan pada pertanian, perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, industri pengolahan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menyerap tenaga kerja.
Sementara di sektor pariwisata, kekayaan alam Danau Toba, Geopark Kaldera Toba, Kepulauan Nias, serta keberagaman budaya Batak, Melayu, dan Nias menjadi modal penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Menurut Surya, potensi sumber daya alam dan energi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan dan energi panas bumi, juga perlu dioptimalkan. Selain mendukung kemandirian energi, pengembangan sektor tersebut dinilai dapat membuka peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
Dari sisi konektivitas, posisi Sumut sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia bagian barat melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Internasional Kualanamu juga menjadi keunggulan strategis dalam pengembangan perdagangan dan konektivitas internasional.
Ditambah dengan perkembangan digital dan inovasi melalui percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ekosistem startup, Sumut memiliki fondasi kuat untuk menjadi provinsi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi,” katanya.
Karena itu, Surya meminta pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan APBD 2026, maupun APBD 2027 tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sejumlah sektor yang perlu menjadi perhatian, antara lain peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan sosial, serta penanganan cepat terhadap wilayah yang terdampak bencana.
Surya juga mengapresiasi peran DPRD Sumut dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Berbagai aspirasi yang dihimpun dari masyarakat di seluruh daerah, katanya, harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Evaluasi Kinerja DPRD
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengatakan, rapat kerja tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan selama periode 2025-2026.
Menurut Erni, evaluasi harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan konstruktif. Capaian yang telah diraih perlu diapresiasi, sedangkan berbagai kekurangan, hambatan, dan persoalan yang masih terjadi harus diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki.
“Memasuki tahun kerja 2027, kita harus membangun perencanaan kerja DPRD yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil,” kata Erni.
Ia berharap Rapat Kerja DPRD Sumut Tahun 2026 menghasilkan rencana kerja yang realistis, terukur, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Rencana tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Muhammad Ali Sipahutar, dalam laporannya, menjelaskan bahwa rapat kerja tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan menyamakan persepsi antara DPRD dengan pemerintah daerah mengenai kondisi serta arah pembangunan Sumut.
Rapat kerja diikuti pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, Sekretariat DPRD beserta jajaran, staf dan tenaga ahli DPRD, serta organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut.(BR)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar