Palembang // Swara Jiwa //Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan perannya sebagai pilar utama dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah, termasuk penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan inti pelabuhan hingga area pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa kepastian hukum pertanahan menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya pada sektor infrastruktur konektivitas.
“Kementerian ATR/BPN menjadi supporting utama dalam seluruh kegiatan investasi, termasuk proyek pelabuhan ini. Dengan hadirnya pelabuhan yang terstandar, diharapkan mampu memicu masuknya investasi baru,” ujar Nusron dalam Project Launching Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Griya Agung, Palembang, Kamis (9/4/2026).
Penetapan proyek ini sebagai PSN tertuang dalam regulasi pemerintah yang memperkuat posisi strategisnya dalam pembangunan nasional. Sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Sertipikat HPL seluas 599.500 meter persegi atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan pada 2025.
Dalam momentum peluncuran proyek, dilakukan pula penandatanganan naskah hibah serta serah terima Sertipikat HPL untuk tanah mozaik 5 dan 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Luas lahan yang diserahkan masing-masing mencapai 810.577 meter persegi dan 882.943 meter persegi, disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Menteri Nusron juga menggarisbawahi pentingnya percepatan pendaftaran tanah di daerah sebagai upaya memperkuat daya tarik investasi. Ia mengungkapkan, tingkat pendaftaran tanah di Sumatera Selatan saat ini baru mencapai 53,6 persen.
“Kami mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan pertanahan. Kepastian hukum atas tanah akan memudahkan investor masuk dan mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyebut pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global.
Menurutnya, proyek ini telah melalui tahapan komprehensif, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga skema pemanfaatan lahan. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki milestone ke-11 dari total 15 tahapan yang direncanakan.
“Kami menargetkan seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum 2029. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan proyek ini,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan.
Dengan dukungan kuat dari berbagai pihak, pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat sistem logistik nasional yang terintegrasi dan berdaya saing global.(clara)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar