Rapat Bahas Lokasi Batalyon Teritorial Pembangunan 908/Gajah Dompak, Kantor Pertanahan Dairi Tekankan Aspek Tata Ruang dan Legalitas Lahan

MEDAN/// Swara Jiwa ///Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menghadiri rapat pembahasan usulan lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan 908/Gajah Dompak yang digelar di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, baru-baru ini.

Rapat ini membahas usulan lokasi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi serta alternatif wilayah di Kabupaten Pakpak Bharat, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, Daud Wijaya Sitorus, hadir langsung dalam forum tersebut untuk memberikan masukan teknis terkait aspek pertanahan, khususnya menyangkut legalitas lahan, kesesuaian tata ruang, serta kesiapan fisik lokasi yang diusulkan.

Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan menitikberatkan pada sejumlah indikator utama, antara lain status hukum tanah, ketersediaan lahan yang memenuhi syarat, serta keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Selain itu, rapat juga mengkaji pertimbangan strategis lainnya, termasuk aspek aksesibilitas, keamanan, serta potensi pengembangan wilayah ke depan.

Forum ini menjadi penting sebagai langkah awal dalam memastikan bahwa proses penetapan lokasi pembangunan batalyon dilakukan secara terukur, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan dan tata ruang.

Melalui rapat ini, diharapkan tercapai kesepahaman bersama antarinstansi terkait dalam menentukan lokasi yang paling representatif dan layak untuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan 908/Gajah Dompak. Keputusan yang diambil nantinya diharapkan mampu mendukung kelancaran proses pembangunan sekaligus memberikan dampak positif bagi penguatan pertahanan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dalam kegiatan ini menegaskan komitmennya dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data, tertib administrasi pertanahan, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).(clara)