Jakarta//Swara Jiwa//Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkapkan dugaan kuat bahwa banyak proyek di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dikondisikan untuk dimenangkan oleh perusahaan tertentu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa praktik pengondisian ini tidak terbatas hanya pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), melainkan juga melibatkan beberapa proyek lain di dalam Kemenhub.
Menurut penjelasan Budi Prasetyo, pengondisian proyek di luar DJKA dilakukan dengan cara menyiapkan sejumlah vendor atau pihak swasta agar dapat memenangkan proyek-proyek tertentu. “Tidak hanya di DJKA, namun juga diduga ada beberapa proyek di Kemenhub yang dilakukan pengondisian,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6).
Lebih lanjut, Juru Bicara KPK menjelaskan bahwa praktik pengondisian proyek tersebut kemudian diduga berlanjut dengan pemberian sejumlah uang dari pihak swasta kepada pihak-pihak di Kemenhub yang membantu memenangkan proyek. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara berbagai tahap dalam skema korupsi yang diduga terjadi.
“Artinya, ini saling berkaitan. Dari proses awal pengondisian atau pengaturan pemenang proyek, kemudian adanya fee proyek, sehingga dapat mengarah pada dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi,” kata Budi Prasetyo. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa KPK melihat adanya pola sistematis dalam praktik korupsi yang melibatkan pengaturan pemenang dan pemberian imbalan.
Saat ini, KPK tengah menyidik kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Kasus tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK awalnya menetapkan 10 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Namun hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024, Sudewo. Dari jumlah tersebut, sebagian telah ditahan dan dua perusahaan juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.
Perkara yang ditangani KPK mencakup berbagai proyek infrastruktur kereta api yang tersebar di beberapa wilayah. Proyek-proyek tersebut antara lain jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan dan Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
KPK menduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa proses pengadaan yang sistematis, mulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam proyek infrastruktur kereta api telah melibatkan berbagai tahapan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.( GEO )
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar