DAIRI // Swara Jiwa // Sinergi kelembagaan kembali diperkuat di Kabupaten Dairi. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Dairi resmi menandatangani Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai langkah strategis dalam mengakselerasi tata kelola pertanahan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penandatanganan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Dairi, Rabu (4/3/2026), dilakukan langsung oleh Vickner Sinaga dan Kepala Kantor Pertanahan Dairi, Daud Wijaya Sitorus. Kegiatan tersebut turut disaksikan Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, para Asisten, pimpinan OPD, serta jajaran Kantor Pertanahan.
Daud Wijaya Sitorus menegaskan, kolaborasi ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan wujud komitmen bersama dalam membangun sistem pertanahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
“Sinergi antara BPN dan Pemkab Dairi menjadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (5/3/2026).
Nota Kesepakatan tersebut mencakup pengintesifan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), legalisasi aset, serta penelitian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Fokusnya jelas: optimalisasi PAD melalui pembenahan administrasi dan penguatan basis data pertanahan yang terintegrasi.
Bupati Vickner Sinaga menilai kerja sama ini menjadi jawaban atas tantangan fiskal daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada ruang gerak pembiayaan pembangunan.
“Penandatanganan ini menjadi acuan bagi Pemkab Dairi dalam meningkatkan PAD. Kami yakin kolaborasi erat dengan Kantor Pertanahan akan menjadi kunci keberhasilan mencapai target tersebut,” tegasnya.
Menurut Vickner, kemitraan ini juga diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan administrasi pertanahan, termasuk BPHTB dan PBB-P2. Ia menekankan pentingnya integrasi birokrasi yang adaptif dengan semangat kewirausahaan dalam mengelola potensi daerah.
“Jika satu pintu tertutup, kita buka pintu yang lain. Kita akan bekerja keras dan terus bergotong royong. Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan sesuai tupoksi. Birokrasi harus kita padukan dengan entrepreneurship,” ucapnya.
Langkah kolaboratif ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi tata kelola pertanahan di Dairi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Sinergi ATR/BPN dan Pemkab Dairi diharapkan menjadi model integrasi pelayanan publik yang progresif dan berdampak langsung bagi masyarakat.(clara)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar