Medan//Harianswarajiwa//Peran Ketua Yayasan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah Sunggal, Mesini, menjadi sorotan dalam perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022–2024 senilai Rp268,2 juta.Majelis hakim menilai Mesini merupakan pihak yang sebenarnya mengelola dana BOS, sedangkan tiga guru yang menjadi terdakwa hanya menyusun laporan pertanggungjawaban (LPj) di bawah tekanan.
Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap ketiga guru tersebut, Senin (16/11/2026) malam.Ketiga terdakwa masing-masing Handriyatul Akhbar selaku Bendahara BOS, serta Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo yang bertugas sebagai operator sekolah.Putusan dibacakan majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat di Ruang Sidang Cakra 8 PN Medan.
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik dalam dakwaan alternatif kesatu primer, kesatu subsider, maupun alternatif kedua.Mengadili, menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan JPU,” ucap Hendra saat membacakan amar putusan.
Majelis hakim juga memerintahkan agar ketiga terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Selain itu, hak-hak mereka dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.Memerintahkan terdakwa dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara,” tambah Hendra.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan bahwa Mesini selaku pemilik sekaligus Ketua Yayasan MAS Farhan Syarif Hidayah merupakan pihak yang sebenarnya mengelola dana BOS.sementara itu, ketiga terdakwa dinilai tidak memiliki kendali atas pengelolaan dana tersebut. Mereka hanya diminta menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS oleh Mesini.
Bahkan, para terdakwa disebut berada di bawah tekanan karena mendapat ancaman pemecatan apabila tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tersebut.Majelis hakim menilai tindakan ketiga terdakwa dalam menyusun LPj hanya berkaitan dengan persoalan administratif. Mereka juga dinilai tidak menyalahgunakan kewenangan maupun jabatan.para terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan,” tegas Hendra.
Putusan bebas tersebut langsung disambut tangis haru ketiga terdakwa. Mereka tak kuasa menahan air mata setelah mendengar majelis hakim menyatakan tidak bersalah. Suasana haru juga terlihat di bangku pengunjung sidang yang dipenuhi keluarga para terdakwa.Sebelumnya, dalam perkara dugaan korupsi dana BOS senilai Rp268,2 juta tersebut, JPU Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman berbeda.
Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo masing-masing dituntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.Sementara Handriyatul Akhbar dituntut 3 tahun penjara.Selain pidana penjara, JPU juga menuntut masing-masing terdakwa membayar denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan apabila denda tersebut tidak dibayarkan.Sebelumnya, jaksa menilai perbuatan ketiga terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu primer.(BR)

0 komentar:
Posting Komentar