Medan//Harianswarajiwa//Dewan Peduli Negeri (DPN) mengepung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, Rabu (11/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap buruknya kualitas pelayanan publik, lambannya pengurusan administrasi kependudukan, hingga dugaan adanya perlakuan istimewa dalam pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kepemimpinan Kepala Disdukcapil Kota Medan, Baginda Siregar, yang dinilai sudah terlalu lama menduduki jabatan tersebut. Bahkan, massa mendesak agar transparansi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bersangkutan turut menjadi perhatian aparat pengawas.Ketua Aliansi Wartawan Sumatera (AWAS), Rahmad, secara tegas mempertanyakan transparansi kekayaan pejabat tersebut dan meminta agar laporan kekayaannya diperiksa oleh lembaga berwenang.
Ini harus kita cek berapa LHKPN-nya, karena bapak ini sudah lama menjabat sebagai Kadis,” ujar Rahmad di hadapan massa aksi.Tak hanya menyoroti persoalan kepemimpinan dan transparansi kekayaan pejabat, Rahmad juga mengungkap dugaan adanya praktik percaloan dalam pengurusan KTP yang diduga menggunakan surat tugas dari oknum anggota DPRD.
Menurutnya, terdapat pihak tertentu yang membawa sejumlah berkas pengurusan KTP dengan menggunakan surat tugas dari DPRD dan diduga mendapatkan akses pelayanan secara langsung.Ada calo, Bang. Dengan membawa surat tugas dari DPRD, membawa beberapa KTP ke Capil, langsung diterima, Bang,” ungkap Rahmad.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan serius karena apabila benar terjadi, praktik semacam itu berpotensi mencederai prinsip kesetaraan pelayanan publik. Masyarakat yang seharusnya memperoleh hak pelayanan berdasarkan prosedur dan antrean yang sama justru berpotensi tersisih oleh pihak-pihak yang memiliki akses atau kedekatan dengan kekuasaan.Sementara itu, Ketua Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN) Sumatera Utara, Reza Nasution, turut mengecam buruknya pelayanan Disdukcapil Kota Medan. Ia menilai berbagai keluhan masyarakat yang beredar di media sosial seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Reza menegaskan, kehadiran DPN bersama elemen masyarakat lainnya bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan mendesak adanya perubahan nyata dalam sistem pelayanan administrasi kependudukan.Kami hari ini datang untuk meminta Disdukcapil melakukan perbaikan terkait pelayanan Capil Kota Medan. Sudah banyak beredar video keluhan masyarakat Kota Medan. Kami minta perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat Kota Medan, jangan ada tebang pilih,” tegas Reza.
Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib diberikan secara profesional, transparan, cepat, dan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada masyarakat yang dipersulit hanya karena tidak memiliki akses kepada pejabat atau pihak tertentu.
DPN menilai Disdukcapil Kota Medan harus segera berbenah. Sebab, buruknya pelayanan publik bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak masyarakat atas identitas kependudukan yang menjadi dasar untuk mengakses berbagai layanan negara.Jangan sampai kantor pelayanan publik justru berubah menjadi tempat yang membedakan masyarakat berdasarkan siapa yang dikenal dan siapa yang memiliki akses kekuasaan. Sebab, KTP adalah hak seluruh warga negara, bukan hak istimewa bagi mereka yang punya jalur khusus.(Tim)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar