JAKARTA//Harianswarajiwa///Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi sinergi kepolisian, kejaksaan, dan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dalam upaya mencegah serta menangani tindak pidana pertanahan, termasuk pemberantasan mafia tanah.
Apresiasi tersebut diwujudkan melalui pemberian piagam penghargaan dan penyematan pin kepada sejumlah perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kanwil BPN dari berbagai provinsi. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Nusron menegaskan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana pertanahan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan agar berbagai target operasi dapat tercapai.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Pada Rakor tersebut, pin penghargaan atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, dan Kanwil BPN dari 25 provinsi. Apresiasi tersebut merupakan bentuk pengakuan atas prestasi dan kontribusi mereka dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Adapun 25 provinsi penerima penghargaan meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Ke depan, Menteri Nusron berharap sinergi antarlembaga semakin diperkuat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga ke tingkat kabupaten/kota dan jajaran pelaksana di lapangan.
Menurutnya, koordinasi yang intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan, sekaligus memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara tepat dan optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Agung, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, serta perwakilan Kapolri, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui penguatan kolaborasi tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pertanahan semakin efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.
Sumber: Kementerian ATR/BPN, Siaran Pers Nomor 22/SP/XI/BH/2026.(clara)
0 komentar:
Posting Komentar