Jakarta//Harianswarajiwa//Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi keberadaan lahan pertanian, khususnya sawah, dari alih fungsi yang tidak sesuai ketentuan.
Hal tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menyampaikan dua rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan pertanahan. Pertama, pelaksanaan rapat koordinasi secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan perangkat yang berwenang menerbitkan surat keterangan terkait pertanahan.
Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu agenda penting dalam pembahasan Rakor, sehingga penanganan tindak pidana pertanahan tidak hanya berfokus pada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga mencakup aspek penggunaan dan pemanfaatan tanah (land use).
Menurut Nusron, pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari tingkat paling bawah atau hulu. Sebab, kepala desa dan perangkat desa memiliki peran penting dalam penerbitan dokumen administrasi pertanahan serta memahami sejarah dan kondisi tanah di wilayahnya masing-masing.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya bagaimana,” ujar Nusron.
Untuk itu, ia meminta Kantor Pertanahan di daerah menginisiasi rapat koordinasi pencegahan dengan melibatkan kepala desa, petugas pembuat surat keterangan, kejaksaan negeri, kepolisian, serta pemerintah daerah.
Melalui langkah tersebut, edukasi mengenai administrasi pertanahan diharapkan dapat diperkuat hingga tingkat desa. Dengan demikian, potensi penyimpangan dokumen, sengketa, maupun tindak pidana pertanahan dapat dicegah sejak awal.
Selain persoalan kepemilikan tanah, Nusron juga menyoroti masih tingginya praktik alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan peraturan tata ruang akibat dialihfungsikan secara sepihak, antara lain dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.
Nusron mengingatkan, apabila persoalan alih fungsi lahan tidak ditangani secara serius, keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya sawah, akan semakin terancam. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.
“Kalau tidak ada bahasan masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera. Nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan kepolisian serta kejaksaan. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya berjalan di tingkat provinsi, tetapi juga diperkuat hingga kabupaten/kota dan desa.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkas Nusron.
Rakor tersebut secara resmi dibuka dengan pemukulan gong. Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.
Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga dan pengawasan sejak tingkat desa, Kementerian ATR/BPN berharap pencegahan serta penindakan tindak pidana pertanahan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan pemanfaatan tanah di Indonesia.(CS)
0 komentar:
Posting Komentar