Belawan - Harian Swara Jiwa - Lebih dari sepekan berlalu, namun keadilan masih juga mengambang di udara. Peristiwa brutal yang terjadi pada Jumat, 18 April 2025, ketika kantor Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kecamatan Medan Belawan diserang puluhan pemuda, tampaknya belum mendapatkan respons tegas dari aparat penegak hukum.
Ironisnya, di tengah hancurnya kantor, kerugian puluhan juta rupiah, dan rasa aman yang tercabik, para pelaku malah masih berkeliaran dengan bebas, seolah hukum hanya berlaku bagi yang lemah.
Rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi para pelaku jelas mengungkap wajah-wajah yang tak asing, bahkan diduga kuat berasal dari ormas tertentu di Medan Belawan.
Ini bukan sekadar pengrusakan biasa — ini tamparan keras terhadap supremasi hukum, dan lebih buruk lagi, merupakan ancaman nyata terhadap keberadaan ormas sah seperti PBB yang selama ini dikenal damai.
Laporan polisi telah dibuat. LP/286/IV/2025 di SPKT Polres Belawan atas nama Leo Boy Fredy Hutapea tercatat sejak 19 April 2025. Namun hingga hari ini, 28 April, tak ada tanda-tanda nyata dari Polres Belawan untuk bertindak cepat.
SP2HP pun tak kunjung diterbitkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa wajah-wajah yang sudah dikenali dan bahkan viral di media sosial tidak segera ditindak?
Leo Hutapea, mewakili keluarga besar PBB, telah bersuara dengan tegas. Ia berharap Kapolres Belawan, AKBP Oloan Siahaan, menunjukkan ketegasan dan integritas dalam menyikapi laporan ini. Harapan itu tidak berlebihan — karena apa artinya kepolisian tanpa tindakan yang berpihak pada keadilan?
Ketika hukum mulai terasa lamban, publik wajar merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika pelaku yang sudah dikenali bebas bergerak tanpa hambatan, publik layak curiga: apakah ada kekuatan lain yang mengintervensi? Apakah hukum sedang diperjualbelikan?
Kita tidak butuh janji-janji manis. Kita butuh tindakan nyata. Kita tidak butuh klarifikasi basa-basi. Kita butuh pelaku ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sayangnya, saat media mencoba mengonfirmasi Kapolres melalui jalur resmi, termasuk WhatsApp, jawabannya justru diam seribu bahasa.
Bungkam di tengah gejolak keadilan yang terinjak-injak bukanlah sikap seorang pemimpin penegak hukum. Ini justru memperdalam kekecewaan masyarakat.
Belawan, hari ini, menunggu keadilan. Bukan untuk satu kelompok, tapi untuk semua warga yang ingin hidup dalam keamanan dan ketertiban. Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka percuma berbicara tentang negara hukum.
Kapolres Belawan harus sadar, dunia telah berubah. Media sosial mencatat, publik menilai, dan sejarah tidak akan lupa.
Belawan menunggu, rakyat menunggu.tim
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar