Aktivis Dan Mahasiswa : Inspektorat, Kejaksaan Serta Polda Sumut segera Usut Dan Audit Seluruh Penggunaan Dana Desa

Medan,( Harian Swara Jiwa ) Ketua DPW Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara Muhammad Idris Sarumpaet Melakukan Aksi Demo di kantor Kejati Sumut, Selasa (22/4/2025), Pukul 14.00 wib.

Orasinya Menyampaikan Adanya' Dugaan kuat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)* dalam pengelolaan anggaran **Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara**, menjadi sorotan tajam masyarakat dan aktivis mahasiswa.

Sejumlah proyek yang didanai dari APB Desa tahun 2024 disinyalir bermasalah, fiktif, bahkan tidak memberikan dampak nyata bagi warga.

Ketua DPW Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara, **Muhammad Idris Sarumpaet**, menyebutkan bahwa hasil investigasi mereka menemukan banyak kejanggalan. “Beberapa proyek seperti rabat beton dan bantuan ternak tidak sesuai spesifikasi. Bahkan ada yang tidak dikerjakan sama sekali meski anggarannya sudah dicairkan,” ujarnya.

Beberapa proyek yang disorot antara lain:

- **Rabat Beton Jalan Gunung Sayang dan Jalan Bulu Soma**, yang pengerjaannya asal-asalan dan tidak sesuai RAB.

- **Paret Beton Dusun Darussalam Baru** yang tidak tampak wujudnya di lapangan.

- **Bantuan kambing dan bibit padi** yang diduga fiktif, serta

- **Pengadaan mesin panen** yang diduga digunakan pribadi oleh Kepala Desa dan disewakan ke warga.

Selain itu, proyek pengerasan Jalan Fitrun diduga dikerjakan oleh pihak swasta (Galian C), namun tetap dicairkan menggunakan dana desa.

“Ini jelas bentuk penyalahgunaan wewenang. Bahkan kami menduga ada praktik nepotisme dalam pelaksanaan proyek-proyek ini,” lanjut Idris.

Sejumlah warga pun mulai bersuara, menyampaikan kekecewaan atas pembangunan desa yang lamban dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. “Setiap tahun dana desa turun miliaran, tapi kondisi jalan dan fasilitas publik tetap buruk. Kami butuh kejelasan,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya.

Aktivis dan warga meminta **Inspektorat, Kejaksaan, dan Polda Sumut** segera turun tangan untuk mengaudit dan menyelidiki seluruh penggunaan dana desa tersebut. Mereka juga mendesak **Bupati Labura** untuk mencopot Kepala Desa Terang Bulan yang diduga terlibat.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dana desa. Pemerintah pusat diharapkan memperkuat sistem kontrol serta menindak tegas oknum yang menyalahgunakan dana publik demi kepentingan pribadi.(Tim)