HSJ - Medan.
Peristiwa siswa yang tertinggal kapal saat hendak berangkat ke sekolah seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Peristiwa ini bukan sekadar insiden transportasi, melainkan bukti bahwa hingga hari ini negara belum sepenuhnya hadir menjamin hak pendidikan bagi masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan. Ungkap Partogi Limbong Kader GMNI.
Setiap hari, siswa dari kawasan Luar Pulau Samosir yang merupakan daerah Kawasan kabupaten samosir sekitar Danau Toba harus menyeberangi danau untuk menuju sekolah di Pulau Samosir maupun sebaliknya. Bagi mereka, kapal bukanlah pilihan transportasi, melainkan satu-satunya akses untuk memperoleh pendidikan. Ketika kapal terlambat, kapasitasnya tidak memadai, atau jadwalnya tidak menyesuaikan jam sekolah, maka yang terancam bukan hanya kedisiplinan belajar, tetapi juga hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ungkap Partogi Limbong yang juga Putra Samosir asal Limbong Kec Sianjur Mula Mula.
Persoalan ini juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat. Setiap hari keluarga harus mengeluarkan biaya transportasi penyeberangan agar anak-anak mereka dapat bersekolah. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan informal, pengeluaran tersebut menjadi beban yang terus berulang. Seharusnya pemerintah hadir meringankan beban itu, bukan membiarkannya menjadi tanggung jawab keluarga semata.
Lanjut Partogi aktivis dari Unika Ironisnya, solusi yang ditawarkan justru berupa penyediaan bus sekolah gratis. Kebijakan ini tidak menyentuh akar persoalan. Penggunaan bus Untuk menuju pulau samosir harus mengelilingi jalur darat dapat membuat waktu tempuh menjadi lebih panjang. Siswa harus berangkat lebih awal, menghabiskan waktu satu sampai satu setengah jam perjalanan dan lebih banyak waktu di perjalanan, dan tiba di sekolah dalam kondisi yang lelah. Energi yang seharusnya digunakan untuk belajar justru terkuras di perjalanan. Solusi semacam ini bukanlah jawaban atas persoalan masyarakat kepulauan, melainkan pengalihan dari masalah yang sesungguhnya.
Yang dibutuhkan masyarakat Samosir bukanlah bus sekolah, melainkan kapal sekolah gratis khusus pelajar yang beroperasi setiap hari sesuai dengan jadwal sekolah. Kapal tersebut harus menjadi layanan publik yang menjamin seluruh siswa dapat berangkat dan pulang sekolah tanpa dibebani biaya transportasi, tanpa risiko tertinggal, dan tanpa mengorbankan waktu belajar mereka.
Lebih dari itu, kapal yang disediakan pemerintah wajib memenuhi standar keselamatan tertinggi. Armada harus memiliki kapasitas yang memadai, dilengkapi pelampung dan peralatan keselamatan yang lengkap, diawaki oleh awak kapal yang profesional dan tersertifikasi, serta menjalani pemeriksaan secara berkala. Keselamatan anak-anak tidak boleh dipertaruhkan karena kelalaian dalam penyediaan layanan publik. Ungkapnya kepada wartawan di Sabah Café Padang Bulan Medan ( 01/07).
Kami mempertanyakan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap masyarakat luar Pulau Samosir.Kepedulian pemerintah tidak diukur dari banyaknya seremoni, konferensi pers, atau kebijakan yang terlihat menarik di hadapan publik. Kepedulian diukur dari keberanian menghadirkan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Selama anak-anak masih tertinggal kapal, selama keluarga masih harus menanggung biaya penyeberangan setiap hari, dan selama keselamatan pelajar belum menjadi prioritas utama, maka pemerintah belum dapat dikatakan hadir sepenuhnya dalam menjamin hak pendidikan masyarakat kepulauan.
Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengubah arah kebijakan transportasi pendidikan. Prioritas utama haruslah penyediaan kapal sekolah gratis khusus pelajar dengan standar keselamatan tertinggi, jadwal yang disesuaikan dengan jam sekolah, serta pelayanan yang andal dan berkelanjutan. Inilah solusi yang sesuai dengan kondisi geografis Samosir, meringankan beban ekonomi keluarga, dan menjamin setiap anak dapat mengakses pendidikan secara aman, layak, dan bermartabat.
Jangan jadikan anak-anak Samosir sebagai objek pencitraan kebijakan. Jadikan mereka prioritas pembangunan. Sebab di wilayah kepulauan seperti Samosir, masa depan pendidikan tidak dimulai dari jalan raya, tetapi dari penyeberangan yang aman, gratis, dan berpihak kepada rakyat. ( Tim)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar